Uji Materi UU Minerba yang Diajukan Pemprov Babel Ditolak MK, Ini Alasannya

Kompas.com - 30/09/2020, 11:53 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemohon uji materi tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hakim Konstitusi menilai pokok-pokok permohonan tidak jelas atau kabur.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 29 September 2020

"Permohonan para pemohon tidak jelas (kabur). Kedudukan hukum para pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan," demikian konklusi yang dirilis dalam situs resmi MK, Selasa (29/9/2020).

MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota.

Kemudian, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, yang masing-masing sebagai anggota.

Baca juga: Calon Bupati Petahana di Pilkada Bangka Tengah Dilarikan ke RS

Dalam pertimbangan, MK menilai pemohon tidak menguraikan isi pasal dalam permohonan, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan pemohon.

Selain itu, para pemohon mencantumkan frasa pasal-pasal tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para pemohon.

"Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum," tulis MK.

Adapun, pemohon dalam perkara tersebut diwakili Erzaldi Rosman selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan unsur pimpinan DPRD, yakni Didit Srigusjaya, Hendra Appolo, Muhammad Amin dan Amri Cahyadi.

Permohonan perkara diajukan pertama kali karena pemerintah daerah merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut.

Pemda berharap dapat memiliki hak otonomi yang lebih luas untuk mengelola keuntungan kekayaan tambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Lulus STM, Pemuda Ini Gagal Begal Sopir Taksi Online di Solo

Baru Lulus STM, Pemuda Ini Gagal Begal Sopir Taksi Online di Solo

Regional
Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Regional
Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Regional
Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Regional
Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Regional
Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Regional
Kemunculan Binatang yang Dikira Beruang Membuat Heboh Warga di Agam

Kemunculan Binatang yang Dikira Beruang Membuat Heboh Warga di Agam

Regional
Laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Gandeng Bambang Widjojanto

Laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Gandeng Bambang Widjojanto

Regional
Sumpah Pengasong untuk Mandiri di Hari Sumpah Pemuda

Sumpah Pengasong untuk Mandiri di Hari Sumpah Pemuda

Regional
Video Viral Penumpang Pesawat Berjubel Bandara Makassar Tanpa Protokol Kesehatan, Ini Kata AP 1

Video Viral Penumpang Pesawat Berjubel Bandara Makassar Tanpa Protokol Kesehatan, Ini Kata AP 1

Regional
Kasus Baru Covid-19 di Kulon Progo Didominasi Kontak Erat Pelaku Perjalanan

Kasus Baru Covid-19 di Kulon Progo Didominasi Kontak Erat Pelaku Perjalanan

Regional
Satgas Covid-19 Kota Sorong Tindak 2.735 Pelanggar Kesehatan, Terkumpul Rp 48,3 Juta Denda

Satgas Covid-19 Kota Sorong Tindak 2.735 Pelanggar Kesehatan, Terkumpul Rp 48,3 Juta Denda

Regional
147.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Menjelang Libur Panjang

147.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Menjelang Libur Panjang

Regional
Hujan Deras, Atap Sentra Kuliner di Malang Tiba-tiba Roboh

Hujan Deras, Atap Sentra Kuliner di Malang Tiba-tiba Roboh

Regional
Komunitas Tari Rayakan Ulang Tahun, 18 Orang Positif Corona

Komunitas Tari Rayakan Ulang Tahun, 18 Orang Positif Corona

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X