Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, Ganjar: Berbahaya

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, dua organisasi keagamaan yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

"Iya,silakan ya dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah berbahaya," kata Ganjar usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Desakan Penundaan Pilkada 2020, Wali Kota Solo: Kewenangan KPU

Ganjar mencontohkan, Jawa Tengah seperti di Boyolali sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-voting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," ujarnya.

Ganjar mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara.

Baca juga: Pengamat: Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Memungkinkan Pilkada Ditunda

Jika di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni pilkada," ujarnya.