Pasca Pemakzulan, 11 Parpol Berkumpul Anggap Bupati Jember Musuh Bersama

JEMBER, KOMPAS.com - Sebelas partai politik (parpol) di Jember bertemu di RM Lestari Rabu (29/7/2020).

Mereka bersatu untuk mendorong DPRD Jember segera mengirim berkas ke MA.

Selain itu, juga melaporkan dugaan korupsi pada aparat penegak hukum (APH).

Sebelas parpol tersebut menilai Kabupaten Jember semakin terpuruk.

Baca juga: Mendagri Akan Tunggu Putusan Mahkamah Agung soal Pemakzulan Bupati Jember

Mereka adalah PKB, PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, Berkarya, Perindo, PPP, Nasdem dan PKS.

“Bupati musuh bersama, karena kezaliman dan kesalahan yang dilakukan membuat Jember terpuruk,” kata Sekjen DPC Demokrat Agusta Jaka Purnama, dalam kegiatan itu.

Salah satu yang bisa dilihat adalah penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Pemkab Jember, yakni disclaimer.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, bupati Jember dinilai tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

Mulai di kalangan internal Pemkab Jember, anggota DPRD Jember dan lainnya.

“Bupati konflik dengan sekda, bagaimana melayani kalau dengan sekda konflik,” tegas dia.

Tak hanya Demokrat, perlawanan terhadap bupati pertama perempuan itu juga dilontarkan oleh DPD Nasdem.

Nasdem merupakan partai pendukung Bupati Jember Faida pada Pilkada 2015 lalu.

“Nasdem sangat sepakat dengan aksi pemakzulan Bupati Jember,” tegas Ketua DPD Nasdem Jember Marzuki.

Nasdem mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan yang diduga melanggar hukum.

Apalagi, KPK sudah turun ke Jember untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi.

Baca juga: Mengaku Dirampok, Turis Inggris 3 Minggu Menggelandang dan Minta Makan di Warga

Ketua DPD PKS Achmad Rusdan menilai, upaya membangun komunikasi dengan bupati selalu dilakukan.

Namun, tidak ada perubahan yang strategis sejak menjabat.

“Kami mengingatkan dan memberi masukan tapi tidak digubris,” tutur dia.

Anwari, Sekjen DPC Gerindra menilai, kepemimpinan bupati sekarang merupakan sejarah terburuk demokrasi di Jember.

Karena sistem pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan UU.

Untuk itu, Jember membutuhkan perubahan agar tidak terus terpuruk. 

Sekjen PDI-P Jember Bambang Wahyu mengajak agar seluruh partai politik bersama-sama mengentaskan Jember dari keterpurukan.

Salah satunya dengan mendorong DPRD Jember segera mengirim berkas ke MA.

Baca juga: KPK Minta Keterangan Sejumlah Pejabat Pemkab Jember, Ada Apa?

“Ini adalah langkah konstitusional melalui tahapan yang diatur UU,” ucap dia.

Sekjen DPC PKB Ayub Junaidi menambahkan, pihaknya bersama 11 parpol itu akan mengawal DPRD Jember untuk ke MA.

Pihaknya akan menghormati apapun putusan dari MA.

“Kami juga meminta agar fraksi mensosialisasikan HMP pada masyarkat,” terang dia.