Dedi Mulyadi: Bantuan Dampak Covid-19 Jangan Terhambat Kekakuan Administratif

Kompas.com - 20/04/2020, 14:56 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar bantuan kepada masyarakat yang terdampak pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19 bisa langsung disalurkan tanpa harus melewati prosedur yang bertele-tele.

"Bantuan untuk penanganan sosial dampak Covid-19 jangan disibukkan adminsitarasi yang kaku," kata Dedi lewat sambungan telepon, Senin (20/4/2020).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, berdasarkan pantauannya di sejumlah daerah, bantuan sosial untuk masyarakat yang berpotensi menjadi miskin baru terkendala regulasi formal.

Baca juga: Ketua RT Dicaci Maki Warga soal Bantuan Corona, Bupati Tangerang Buka Suara

Dedi mengatakan, saat ini pemerintah pusat dan daerah hanya memiliki data warga miskin yang menerima bantuan non tunai lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

"Pemerintah saat ini hanya  berkutat data formal masyarakat miskin itu. Sedangkan masyarakat yang tiba-tiba menjadi tidak berpenghasilan karena Covid-19 tidak ada data," ungkapnya.

Dedi menambahkan, jumlah masyarakat miskin baru yang terdampak pembatasan sosial dan  pembatasan aktivitas diprediksi bakal lebih tinggi dari warga miskin yang terdata di PKH dan DTKS.

"Jumlahnya lebih besar daripada penerima bantuan sosial. Sehingga sampai kapan pun tidak akan selesai manakala tidak ada keterpaduan semua. Yang memahami itu petugas RT RW. Sedangkan (warga miskin baru)  yang didata oleh RT RW tidak di ACC itu problemnya," jelasnya.

Dedi mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, pejabat di daerah yang menjadi ujung tombak pendataan warga miskin baru harus arif dan bijaksana.

"Yang duperlukan sekarang adalah kearifan dalam penanganan. Kalau terjadi eskalasi, orang marah karena belum dapat bantuan, maka bantuan harus dengan cepat diadendum, diubah. Orang yang sudah terdaftar di PKH terdaftar dan di dana desa, harus bisa dengan cepat dialihkan kepada yang lain yang miskin baru," jelasnya.

Libatkan TNI Polri

Dedi menambahkan, agar pendataan warga miskin baru bisa dilakuka  dengan tepat, maka yang perlu dilakukan adalah melibatkan TNI Polri dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar: Data Bantuan Corona Harus Akurat agar Tak Timbulkan Konflik

"Kedua institusi ini bisa dilibatkan  sebagai verifikator atau orang yang meng-acc sebuah bantuan.  Harus fleksibel dan diamankan dari sisi asoek ketepatan administrasi pelayanan. Kapolsek, camat, Danramil bisa terlibat mendorong seseorang bisa dapat bantuan atau tidak berdasarkan verifikasi faktual di masyarakat ketika bantuan sudah turun," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Debit Sungai Serayu Tinggi, Kapal Ponton Seberat 20 Ton Hanyut, Sempat Tersangkut di Bendungan

Debit Sungai Serayu Tinggi, Kapal Ponton Seberat 20 Ton Hanyut, Sempat Tersangkut di Bendungan

Regional
7 Tahun Jadi Misteri, Kasus Mayat Perempuan di Kebun Salak Sleman Akhirnya Terungkap

7 Tahun Jadi Misteri, Kasus Mayat Perempuan di Kebun Salak Sleman Akhirnya Terungkap

Regional
Banjir Sungai Serayu, Ribuan Rumah Terendam, Warga Diungsikan

Banjir Sungai Serayu, Ribuan Rumah Terendam, Warga Diungsikan

Regional
Jelang Debat Gibran dan Bajo Putaran Kedua Nanti Malam, Ini 4 Hal Penting yang Perlu Diketahui

Jelang Debat Gibran dan Bajo Putaran Kedua Nanti Malam, Ini 4 Hal Penting yang Perlu Diketahui

Regional
Polisi Panggil Panitia Turnamen Sepak Bola yang Timbulkan Kerumunan

Polisi Panggil Panitia Turnamen Sepak Bola yang Timbulkan Kerumunan

Regional
238 Mahasiswa Positif Covid-19, Politeknik Transportasi Darat Jadi Klaster Penularan Baru

238 Mahasiswa Positif Covid-19, Politeknik Transportasi Darat Jadi Klaster Penularan Baru

Regional
Pelaku Penipuan Pembangunan Rumah Duafa di Aceh Ditangkap

Pelaku Penipuan Pembangunan Rumah Duafa di Aceh Ditangkap

Regional
Minibus Angkut 16 Orang Tabrak Truk di Tol Madiun, 3 Penumpang Tewas Terbakar, Ini Kronologinya

Minibus Angkut 16 Orang Tabrak Truk di Tol Madiun, 3 Penumpang Tewas Terbakar, Ini Kronologinya

Regional
Kasus Korupsi Mobil Dinas di Lampung Timur Dilimpahkan ke Pengadilan

Kasus Korupsi Mobil Dinas di Lampung Timur Dilimpahkan ke Pengadilan

Regional
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Ibu-ibu di Pinggir Jalan Ternyata Napi Asimilasi Kasus yang Sama

Pelaku Percobaan Pemerkosaan Ibu-ibu di Pinggir Jalan Ternyata Napi Asimilasi Kasus yang Sama

Regional
Dua 'Speedboat' Bertabrakan di Muba, Penumpang Terpental, 1 Tewas dan 1 Hilang

Dua "Speedboat" Bertabrakan di Muba, Penumpang Terpental, 1 Tewas dan 1 Hilang

Regional
Truk Pengangkut Jeruk Terguling di Tol Lampung, Ternyata Isinya Ganja

Truk Pengangkut Jeruk Terguling di Tol Lampung, Ternyata Isinya Ganja

Regional
Wali Kota Serang Kaget Ada Kerumunan Ribuan Penonton Bola, Camat dan Lurah Akan Dipanggil

Wali Kota Serang Kaget Ada Kerumunan Ribuan Penonton Bola, Camat dan Lurah Akan Dipanggil

Regional
Fakta Rumah Mahfud MD Digeruduk Massa, Dua Orang Diperiksa dan Diduga Soal Rizieq Shihab

Fakta Rumah Mahfud MD Digeruduk Massa, Dua Orang Diperiksa dan Diduga Soal Rizieq Shihab

Regional
Banjir dan Longsor Terjang 6 Kecamatan di Lebak Banten, Ratusan Rumah Terendam

Banjir dan Longsor Terjang 6 Kecamatan di Lebak Banten, Ratusan Rumah Terendam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X