Kepala BKN Ingatkan Sanksi bagi ASN yang Tak Netral Saat Pilkada

Kompas.com - 21/02/2020, 19:58 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana  saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Maluku bersikap netral selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Khususnya, kepada ASN di empat daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada tahun ini.

“Ini kan sebetulnya sudah diatur lama, bukan hal baru bahwa PNS itu punya tugas untuk menjahit negara kesatuan menjadi satu, untuk berdiri dengan netral di semua kelompok masyarakat,” kata Bima kepada wartawan usai bertemu dengan Sekretaris Daerah Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Siswi SD di Maluku Diperkosa Saat Sedang Buang Sampah

Bima mengingatkan bahwa aturan tentang larangan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis sudah ada sejak dulu.

Untuk itu, ASN diminta tidak menjadi tim sukses atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada.

“Jadi aturannya sudah ada sejak dulu, mereka (ASN) tidak boleh memihak, tidak boleh berkampanye, tidak boleh terlibat dalam proses pilkada,”kata Bima.

Adapun, empat daerah di Maluku yang akan menggelar Pilkada yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Baca juga: Presiden Jokowi Berpesan kepada Kapolda Maluku yang Baru

Dia mengingatkan bahwa ASN yang tidak mentaati peraturan dan terbukti tidak netral dalam Pilkada akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu terjadi, maka mereka bisa diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bima.

Menurut Bima, dalam Pilkada beberapa waktu lalu, banyak ASN yang dikenai sanksi disiplin akibat terlibat dalam politik.

Meski belum ada ASN yang dipecat, karena terlibat politik praktis, namun sejumlah ASN yang tidak netral telah diberi sanksi tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga diturunkan pangkat.

Menurut Bima, BKN akan meminta Badan Pengawas Pemilu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta masyarakat untuk memantau netralitas PNS di Pilkada.

“Jadi kita akan konsisten dengan itu dan teman-teman Bawaslu di Kabupaten, BKD dan masyarakat bisa memantau netralitas PNS,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Regional
Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Regional
Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Regional
Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Regional
Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Regional
Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Regional
Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Regional
Pengemudi 'Speedboat' yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Pengemudi "Speedboat" yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Regional
15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

Regional
Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Regional
Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Regional
Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Regional
Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Regional
17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

Regional
Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X