Kepala BKN Ingatkan Sanksi bagi ASN yang Tak Netral Saat Pilkada

Kompas.com - 21/02/2020, 19:58 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana  saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Maluku bersikap netral selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Khususnya, kepada ASN di empat daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada tahun ini.

“Ini kan sebetulnya sudah diatur lama, bukan hal baru bahwa PNS itu punya tugas untuk menjahit negara kesatuan menjadi satu, untuk berdiri dengan netral di semua kelompok masyarakat,” kata Bima kepada wartawan usai bertemu dengan Sekretaris Daerah Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Siswi SD di Maluku Diperkosa Saat Sedang Buang Sampah

Bima mengingatkan bahwa aturan tentang larangan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis sudah ada sejak dulu.

Untuk itu, ASN diminta tidak menjadi tim sukses atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada.

“Jadi aturannya sudah ada sejak dulu, mereka (ASN) tidak boleh memihak, tidak boleh berkampanye, tidak boleh terlibat dalam proses pilkada,”kata Bima.

Adapun, empat daerah di Maluku yang akan menggelar Pilkada yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Baca juga: Presiden Jokowi Berpesan kepada Kapolda Maluku yang Baru

Dia mengingatkan bahwa ASN yang tidak mentaati peraturan dan terbukti tidak netral dalam Pilkada akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu terjadi, maka mereka bisa diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bima.

Menurut Bima, dalam Pilkada beberapa waktu lalu, banyak ASN yang dikenai sanksi disiplin akibat terlibat dalam politik.

Meski belum ada ASN yang dipecat, karena terlibat politik praktis, namun sejumlah ASN yang tidak netral telah diberi sanksi tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga diturunkan pangkat.

Menurut Bima, BKN akan meminta Badan Pengawas Pemilu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta masyarakat untuk memantau netralitas PNS di Pilkada.

“Jadi kita akan konsisten dengan itu dan teman-teman Bawaslu di Kabupaten, BKD dan masyarakat bisa memantau netralitas PNS,” kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap Usai Mengamuk Bawa Pisau di Polres Jember, Pria ODGJ Ditolak Keluarga, Ini Alasannya

Ditangkap Usai Mengamuk Bawa Pisau di Polres Jember, Pria ODGJ Ditolak Keluarga, Ini Alasannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 15 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 15 Agustus 2020

Regional
3 Pelajar Positif Covid-19, Kota Serang Tetap Buka Sekolah pada 18 Agustus

3 Pelajar Positif Covid-19, Kota Serang Tetap Buka Sekolah pada 18 Agustus

Regional
HUT ke-70 Jateng, Ganjar: Pandemi Jadi Momentum Kita untuk Bangkit!

HUT ke-70 Jateng, Ganjar: Pandemi Jadi Momentum Kita untuk Bangkit!

Regional
Dapat Internet Gratis, Siswa Kurang Mampu Belajar di Markas Brimob

Dapat Internet Gratis, Siswa Kurang Mampu Belajar di Markas Brimob

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 15 Agustus 2020

Regional
Kisah Hadi, Perutnya Membesar sejak Usia 1 Tahun hingga Sulit Berjalan

Kisah Hadi, Perutnya Membesar sejak Usia 1 Tahun hingga Sulit Berjalan

Regional
'Pak, Tempat Kami Ada Sekolah Tatap Muka Diam-diam...'

"Pak, Tempat Kami Ada Sekolah Tatap Muka Diam-diam..."

Regional
'Memang Saya Putra Ibu Risma, kalau Direkomendasikan, Saya Akan Berdiri Sendiri'

"Memang Saya Putra Ibu Risma, kalau Direkomendasikan, Saya Akan Berdiri Sendiri"

Regional
Siap Maju di Pilkada Surabaya, Putra Sulung Yakin Dapat Restu Risma

Siap Maju di Pilkada Surabaya, Putra Sulung Yakin Dapat Restu Risma

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 15 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 15 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 15 Agustus 2020

Regional
6 Guru Positif Covid-19 di Padang Panjang, Belajar Tatap Muka di 3 SMP Dihentikan

6 Guru Positif Covid-19 di Padang Panjang, Belajar Tatap Muka di 3 SMP Dihentikan

Regional
Pria Ngamuk Sambil Acungkan Pisau di Mapolres Jember Ternyata Sakit Jiwa, Polisi: Keluarga Menolak Menerima Lagi

Pria Ngamuk Sambil Acungkan Pisau di Mapolres Jember Ternyata Sakit Jiwa, Polisi: Keluarga Menolak Menerima Lagi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X