Lantik 44 Kepala Desa, Bupati Semarang: Hati-hati Gunakan Dana Desa

Kompas.com - 16/01/2020, 08:02 WIB
Bupati Semarang Mundjirin melantik 44 kepala desa hasil Pilkades 2019 KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANABupati Semarang Mundjirin melantik 44 kepala desa hasil Pilkades 2019


UNGARAN, KOMPAS.com - Sebanyak 44 kepala desa hasil Pilkades serentak 2019 dilantik Bupati Semarang, Mundjirin.

Mereka diminta berhati-hati saat menggunakan anggaran dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Hati-hati dengan dana desa karena jumlahnya sangat besar. Jangan sampai kena masalah hukum karena dana desa. Tujuan dana desa itu untuk digunakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya, Rabu (15/1/2020) di Rumah Dinas Bupati Semarang.

Baca juga: Dana Desa Mengendap, Kemenkeu Siapkan Sanksi

Mundjirin juga meminta agar kepala desa yang dilantik menghapus sekat antara warga yang terjadi saat pilkades.

"Saat ini kepala desa milik semua warga, tidak ada lagi kelompok-kelompok. Kepala desa harus menjadi ujung tombak di masyarakat dan mengayomi semua," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro, mengatakan dari 44 kepala desa yang dilantik, 29 di antaranya adalah incumbent.

"Sebetulnya incumbent yang maju lagi ada 41 orang, tapi yang menang lagi ada 29 orang," ungkapnya.

Heru mengatakan, selama proses pilkades serentak ada beberapa gejolak, namun berhasil diredam di tingkat pokja kecamatan.

Persoalan tersebut adalah dugaan money politics dan ancaman demo warga.

"Tapi semua terselesaikan dan pilkades kondusif," paparnya.

Dia menilai, Pilkades 2019 terhitung berhasil karena partisipasi masyarakat cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 85 persen.

Baca juga: Hindari Desa Fiktif, Kemenkeu Perketat Penyaluran Dana Desa

Dari 44 desa di 18 kecamatan, partisipasi tertinggi ada di Desa Tanjung dengan 94,06 persen dan yang terendah di Desa Sukosari, 71 persen.

Heru meminta kepala desa yang dilantik segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

"Apalagi ini menyangkut perubahan skema pembayaran dana desa yang harus sesuai RPJM. Jika sebelumnya skema pembayaran adalah 20 persen di awal dan selanjutnya 40 persen dan terakhir 40 persen, sekarang dibalik. Yakni 40 persen pertama, 40 persen kedua, dan terakhir 20 persen," paparnya.

Dia juga berpesan agar kepala desa memanfaatkan dana desa dengan sebaiknya.

Apalagi selama periode 2015 sampai 2019, tidak ada kepala desa yang tersangkut masalah karena dana desa.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tasikmalaya 'Local Lockdown', Seluruh Angkutan Umum Dilarang Masuk, Aparat Gabungan Disiagakan

Tasikmalaya "Local Lockdown", Seluruh Angkutan Umum Dilarang Masuk, Aparat Gabungan Disiagakan

Regional
5 Warga Positif Corona, Tasikmalaya Local Lockdown, Warga dari Zona Merah Dilarang Mudik

5 Warga Positif Corona, Tasikmalaya Local Lockdown, Warga dari Zona Merah Dilarang Mudik

Regional
Persiapan RSUD Bung Karno Solo Jadi Rumah Sakit Khusus Pasien Virus Corona Dikebut

Persiapan RSUD Bung Karno Solo Jadi Rumah Sakit Khusus Pasien Virus Corona Dikebut

Regional
Rumah Dinas Bupati Batang Akan Dijadikan RS Darurat Covid-19

Rumah Dinas Bupati Batang Akan Dijadikan RS Darurat Covid-19

Regional
5 Pasien Positif Corona Tasikmalaya Terpapar Klaster Lembang dan Jakarta

5 Pasien Positif Corona Tasikmalaya Terpapar Klaster Lembang dan Jakarta

Regional
Semua Kendaraan yang Masuk ke Trenggalek Disemprot Disinfektan

Semua Kendaraan yang Masuk ke Trenggalek Disemprot Disinfektan

Regional
Wabup Limapuluh Kota di Sumbar Imbau Desa Lakukan Lockdown Mandiri

Wabup Limapuluh Kota di Sumbar Imbau Desa Lakukan Lockdown Mandiri

Regional
Jalur Nasional dan Provinsi di Tegal Tetap Dibuka Saat Local Lockdown, tetapi..

Jalur Nasional dan Provinsi di Tegal Tetap Dibuka Saat Local Lockdown, tetapi..

Regional
Semua Orang yang Mandikan dan Makamkan PDP di Aceh Utara Dikontrol Tiap Hari

Semua Orang yang Mandikan dan Makamkan PDP di Aceh Utara Dikontrol Tiap Hari

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Putuskan Terapkan 'Local Lockdown' Mulai 31 Maret

Wali Kota Tasikmalaya Putuskan Terapkan "Local Lockdown" Mulai 31 Maret

Regional
'Wajahnya Tertutup Masker, Tapi Perannya Terlihat Nyata'

"Wajahnya Tertutup Masker, Tapi Perannya Terlihat Nyata"

Regional
Diisolasi karena Positif Covid-19, Pejabat di Karawang Tetap Motivasi Pegawainya

Diisolasi karena Positif Covid-19, Pejabat di Karawang Tetap Motivasi Pegawainya

Regional
Update Corona di Tasikmalaya 28 Maret: 5 Positif, 11 PDP dan 271 ODP

Update Corona di Tasikmalaya 28 Maret: 5 Positif, 11 PDP dan 271 ODP

Regional
121 Tenaga Medis RSUD Banten Minta Dikarantina

121 Tenaga Medis RSUD Banten Minta Dikarantina

Regional
ASN dan Anggota DPRD Kota Tegal Sumbang Gajinya untuk Biaya Isolasi Wilayah

ASN dan Anggota DPRD Kota Tegal Sumbang Gajinya untuk Biaya Isolasi Wilayah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X