Polda Papua Tangani 5 Kasus Korupsi Dana Desa, dengan Kerugian Negara Rp 4 Miliar Lebih

JAYAPURA, KOMPAS.com - Polda Papua hingga awal 2020 masih memproses lima kasus dugaan korupsi dana desa yang tersebar di beberapa kabupaten.

Direskrimsus Polda Papua, Kombes Ricko Taruna menjelaskan, dari lima kasus tersebut, jumlah kerugian negara sekitar Rp 4,225 miliar.

"Di Asmat kerugian negara Rp 1,262 miliar, Kabupaten Jayapura Rp 764 juta, Merauke Rp 1,820 miliar, Nabire Rp 337 juta dan Keerom Rp 70 juta," ujar Ricko, di Jayapura, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Minimalisasi Penyelewengan, Bupati Minta Kades se-Magelang Tak Pegang Dana Desa

Dari proses penyidikan yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa motif sehingga kasus tersebut sampai pada masalah hukum.

"Ada yang sengaja memperkaya diri sendiri, ada yang memang ketidaktahuan dari aparat kampung untuk penggunaannya dan pelaporannya seperti apa. Yang dominan itu faktor niat dari kepala kampung, penyalahgunaan," kata Ricko.

Selain itu, penanganan kasus korupsi dana desa juga tidak selalu sampai tahap penyidikan, karena sebelumnya ada tahap di mana pihak yang dianggap bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara.

Baca juga: Bupati Madiun Minta Dana Desa Digunakan untuk Tanggulangi Bencana Alam

Menurut dia, sudah ada beberapa kasus yang akhirnya aparat kampung memilih langkah tersebut.

"Ketika kami dapat pengaduan masyarakat (Dumas), maka kami perlu investigasi dan telaah dengan berkordinasi dengan Apip, yang diantaranya Inspektorat dan BPKP. Kemudian ada tahap pemulihan, yaitu pengembalian dana desa. Tetapi, bila pemulihan itu tidak bisa dilakukan, maka akan dinaikan ke tahap penyidikan," terang dia.