Sering Dibandingkan, Ridwan Kamil Jelaskan Bedanya Penanganan Banjir di Jabar dan Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan perbedaan sikap Pemprov Jabar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan bencana.

Hal itu ia katakan menyikapi masih banyak pihak yang berdebat dan saling menyalahkan dalam penanganan bencana.

Perbedaan mendasar dalam penanganan bencana di Jakarta dan Jawa Barat adalah adanya kewenangan otonomi daerah.

"Jadi bedanya DKI dengan Jawa Barat, kalau di DKI itu gubernur bisa langsung ke teknis, kalau di Jawa Barat teknis itu adanya di bupati dan wali kota. Jadi saya itu tidak bisa semata-mata langsung begitu saja tanpa permisi dulu," ujar Emil, sapaan akrabnya saat ditemui usai rapat pimpinan di Kantor DP3AKB, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Banjir Bandang di Sangihe, 3 Orang Meninggal Dunia

Maka, kata Emil, jika terjadi dinamika di daerah Jabar termasuk masalah bencana, bupati atau wali kota yang punya kewenangan lebih dahulu.

Jika upaya dirasa belum maksimal, penanganan dilakukan berjenjang dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat atau presiden.

"Jadi memang itu suka dibanding-banding ya, saya kira tidak perlu ya. Kita berpikir bijak dan arif yang penting kita fokus. Dalam situasi ini kita tidak usah saling menyalahkan, kita melihat dinamika persepsi satu sama lain didominasi oleh saling menyalahkan kepada siapapun. Menurut saya kita fokus pada situasi tanggap darurat," ujar Emil.

Kamis (2/1/2020) kemarin, Emil sempat meninjau kondisi banjir di Bekasi dan Bogor.

Namun, karena wilayah yang harus didatangi luas dan jauh, mantan Wali Kota Bandung itu hanya setengah hari di Bekasi, setengah hari di Kabupaten Bogor.

Di dua tempat itu Emil bertemu kepala daerah yang memang sudah standby di lokasi.

Terlepas dari hal itu, Emil tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi.

Baca juga: Ridwan Kamil Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah

Ia pun memanfaatkan aplikasi Sapa Warga kepada ketua RW untuk menginformasikan segala pesan dari BMKG hingga imbauan BNPB.

"Saya kira dukungan kita maksimal, kita juga berharap karena sudah lintas provinsi ya harus ada rapat koordinasi oleh pemerintah pusat terkait menaikkan sistem pertahanan ke level ekstrem yang tercatat di tahun 2020 ini," ujar Emil.