Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Lembaga Adat Usulkan 8 Rekomendasi

Kompas.com - 29/11/2019, 16:49 WIB
Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Di kecamatan ini digadang-gadang jadi ibu kota negara. Foto diambil, Sabtu (26/10/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONDesa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Di kecamatan ini digadang-gadang jadi ibu kota negara. Foto diambil, Sabtu (26/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Lembaga Adat Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur mengusulkan delapan rekomendasi seiring penetapan pemindahan ibu kota negara ke lokasi ini.

Kabupaten PPU dan Kutai Kertanegara digadang-gadang jadi ibu kota negara. Dua lokasi ini memiliki wilayah berbatasan.

Delapan rekomendasi tersebut dihasilkan dalam Kongres Masyarakat Adat Paser PPU pada Minggu 1 September 2019 lalu di Jakarta.

Baca juga: Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara, Balikpapan Siapkan Wifi Gratis di Ruang Terbuka

Musa, Ketua Lembaga Adat Paser PPU mengatakan, lembaga adat meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

"Itu penting agar eksistensi adat tak pudar sering pemindahan Ibu kota negara ke Kaltim," kata Musa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Selain itu, Musa mengatakan, lembaga adat juga mendesak Pemkab dan DPRD PPU menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Paser.

Lembaga adat juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi pemetaan wilayah adat di PPU terutama di daerah calon ibu kota negara.

“Kami juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera menyelesaikan konflik-konflik agraria, lahan antara masyarakat adat Paser dan PPU dengan perusahaan,” jelasnya.

Baca juga: Gubernur Kaltim Tunggu Somasi Kerabat Kesultanan Kutai soal Lahan Ibu Kota Negara

Musa melanjutkan, lembaga adat juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melibatkan utusan masyarakat adat Paser dan PPU dalam seluruh penentuan kebijakan ibu kota negara baik dalam persiapan maupun selama proses pembangunan.

Tak hanya itu, lembaga adat juga meminta pembangunan ibu kota negara haruslah bercita rasa nusantara dalam bingkai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat setempat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X