Kronologi Korupsi Monumen Bahasa Pulau Penyengat Senilai Rp 2,2 M

Kompas.com - 19/11/2019, 08:05 WIB
Labid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga memaparkan kronologis korupsi monumen bahasa yang terjadi di Pulau Penyengat Tanjungpinang dengan kurigian mencapai Rp 2,2 miliar KOMPAS.COM/HADI MAULANALabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga memaparkan kronologis korupsi monumen bahasa yang terjadi di Pulau Penyengat Tanjungpinang dengan kurigian mencapai Rp 2,2 miliar

BATAM, KOMPAS.com - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, membeberkan kronologi dan keterlibatan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, Arifin Nasir, dalam proyek Monumen Bahasa Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau senilai Rp 12 miliar.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga mengatakan dari kasus ini, Polda Kepri menetapkan 3 tersangka, di antaranya Airifin Nasir (AN) yang merupakan Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Kepri.

Kemudian Yunus (YN) Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru Selaku Penyedia dan M Yazser Direktur CV Ridak Djawari Selaku pelaksana kontrak.


"Tindak pidana korupsi ini terjadi pada belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II. Dua pihak menjalin kerjasama yaitu PT Sumber Tenaga Baru dengan Disbud Provinsi Kepri," kata Erlangga, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Korupsi Pengadaan Alat Olahraga SD, PNS Divonis 6 Tahun Penjara

Erlangga menjelaskan kasus ini berawal saat pelaksanaan proyek tersebut telah mendapat persetujuan oleh Arifin, proyek disetujui pada 16 Juni 2014 sekitar Rp 2,8 miliar.

Persetujuan proyek terjadi antara Arifin Nasir sebagai Kadisbud Kepri dan Yunus sebagai Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru. Kontrak berlaku 16 Juni 2014 hingga 12 Desember 2014.

Di tengah perjalanan, terjadi pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama proyek kepada pihak lain yaitu M Yazser, Direktur CV Rida Djawari, yakni dengan meminjam PT Sumber Tenaga Baru.   

"Yunus mendapat fee sebesar 3 persen sejumlah Rp 66,6 juta," jelasnya.

Baca juga: Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Tak hanya itu, lanjutnya, setelah pengerjaan dilanjutkan oleh M Yazser, proyek tidak berjalan sesuai kontrak.

Bahkan mutu beton K250 tidak sesuai spesifikasi dan diperkirakan bisa roboh kembali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X