Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kolam Renang Rp 1,5 Miliar Ridwan Kamil Jadi Sorotan, Ini Faktanya

Kompas.com - 16/11/2019, 13:55 WIB
Michael Hangga Wismabrata

Editor

Terlebih lagi, menurut Ridwan, bangunan tua itu sudah berusia hampir 200 tahun. Ukarannya pun besar, seluas 2,3 hektar.
Penambahan fasilitas pun lumrah dilakukan, seperti yang pernah dibangun oleh beberapa gubernur sebelumnya.

"Gubernur berikutnya membangun gedung olahraga, saking besarnya, di zona olahraga itu ada lapangan tenis, lapangan basket, dan lain sebagainya. Ada juga Pak Aher membuat dulu macam-macam. Sudah 20 tahun tidak ada yang namanya renovasi, yang ada hanya perawatan saja," paparnya.

Baca juga: Ini Alasan Ada Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

4. Mengaku tak hafal rincian anggaran

 

Ridwan mengaku tak mengetahui detail nilai proyek kolam renang yang mencapai Rp 1,5 miliar.

"Saya enggak hafal detailnya karena mata anggaran yang ada di Pakuan itu banyak. Kalau mau detail, tanya kontraktornya. Kan anggarannya itu ada buat ngaspal, perbaikan, jadi anggaran itu satu, tapi kegiatannya banyak di dalamnya. Dari banyak itu salah satunya membuat kolam," jelasnya.

Baca juga: DPRD Jabar: Kolam Renang Rp 1,5 Miliar di Rumdin Ridwan Kamil Menyakiti Masyarakat

5. Proyek kolam renang dianggap sebagai preseden buruk

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima penghargaan Innovative Government Award beberapa waktu lalu. Dok. Humas Pemdaprov Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima penghargaan Innovative Government Award beberapa waktu lalu.

Sementara itu, seorang pengamat politik yang juga direktur Indo Strategi, Arif Nurul Iman menilai, pembangunan kolam renang pribadi Gubernur Jawa Barat itu menjadi preseden buruk.

Selain itu, proyek tersebut mencerminkan politik anggaran yang tidak memiliki sensitivitas terhadap rakyat.

Menurut Arif, persoalan masyarakat Jawa Barat masih menumpuk seperti kemiskinan, pendidikan dan infrastruktur.

"Artinya, anggaran yang dibuat untuk kolam renang pribadi seharusnya bisa diperuntukkan untuk membiayai persoalan-persoalan tersebut. Ini menandakan politik anggaran belum bisa sepenuhnya untuk kepentingan publik, melainkan juga untuk memenuhi hasrat kepentingan elite," kata Arief kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Soal Kolam Renang Ridwan Kamil, Pengamat: DPRD Jabar Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

(Penulis: Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor: Farid Assifa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com