KILAS DAERAH

Pemdaprov Jabar Kaji Regulasi Penyuluhan Hutan Swadaya

Kompas.com - 08/11/2019, 06:55 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah) saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar di kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/11/19). DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaWakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah) saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar di kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/11/19).

KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jawa Barat ( Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar tengah mengkaji regulasi terkait Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.

Hal itu dilakukan guna menyelesaikan masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, saat ini, hanya ada 248 penyuluh kehutanan di Jabar.

“Solusinya dengan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Ini sedang diproses legalitasnya," kata Uu seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.


Baca juga: Kakek Suhendri Rela Tolak Rp 10 Miliar Demi Jaga Hutan, Ini Motivasinya

Kalau legalitasnya sudah selesai, lanjut dia, kemudian anggarannya sudah disediakan, baru akan ada pengangkatan bagi penyuluh mandiri di Jawa Barat. Ini karena kehadiran mereka angat dibutuhkan.

"Semakin banyak penyuluh insyaallah, semakin cepat apa yang diharapkan tentang fungsi hutan yang ada di Jawa Barat,” ucap Uu melanjutkan.

Fungsi Penyuluh Kehutanan

Lebih lanjut Uu menjelaskan Penyuluh Kehutanan memiliki dua fungsi utama dalam menjaga kelestarian hutan. 

Pertama memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang lingkungan hidup, hutan, dan yang lainnya. Kedua, adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Uu melanjutkan fungsi penyuluh kehutanan yang tergolong strategis itu akan berdampak langsung pada kelestarian hutan.

Baca juga: Studi Terbaru: Dampak Iklim karena Kerusakan Hutan 600 Persen Lebih Parah dari Perkiraan

Apalagi, total luas kawasan hutan di Jabar mencapai 816.603 hektar (ha) atau 22,01 persen dari total luas wilayah Jabar. Data tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003.

Uu sendiri mengatakan itu saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar di Kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/11/19).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X