Wagub Uu Usul Bentuk Kementerian Pesantren, tapi Tak Diakomodir Jokowi

Kompas.com - 23/10/2019, 14:04 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar Prof HM Najib saat berbincang mengenai santri di Bandung, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/RENI SUSANTIWakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar Prof HM Najib saat berbincang mengenai santri di Bandung, Rabu (23/10/2019).

Bahkan ia menilai, pesantren tidak akan ada kemajuan, tetap seperti sekarang. 

Namun, jika ada kementerian, ia bisa mengimplemantasikan berbagai hal. Itu pun menjadi bukti perhatian negara kepada komunitas pesantren.

“UU Pendidikan ada menterinya. UU Agama, ada menterinya. UU Pariwisata, ada menterinya. Lalu bagaimana dengan UU Pesantren,” ujar Uu.

Uu mengaku tak ingin putus asa. Setidaknya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengulsukan kembali Perda Pesantren.

Baca juga: Wagub Uu Beberkan Cara Menjaga Kuantitas Pertanian di Jabar

 

Sebab beberapa waktu lalu, usulan Perda Pesantren ditolak karena tidak memiliki payung hukum.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X