Wagub Uu Usul Bentuk Kementerian Pesantren, tapi Tak Diakomodir Jokowi

Kompas.com - 23/10/2019, 14:04 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar Prof HM Najib saat berbincang mengenai santri di Bandung, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/RENI SUSANTIWakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar Prof HM Najib saat berbincang mengenai santri di Bandung, Rabu (23/10/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus Panglima Santri Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengusulkan dibentuknya kementerian pesantren ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usulan tersebut diajukan sebagai kelanjutan dari disahkannya UU Pesantren beberapa waktu lalu.

Namun, saat melihat susunan menteri Rabu pagi, Uu menilai usulan itu belum diakomodir.

“Mendesak Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk segera ada menteri pesantren. Tapi di list (menteri) tadi pagi engga ada. Padahal saya siap jadi Menteri Pesantren,” ujar Uu sambil bercanda saat Bincang Publik “Santri dan Stigma Radikalisasi” di Bandung, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Cerita Wagub Uu Dibully dan Ditertawakan saat SMP karena Orangtua Guru Ngaji

Meski begitu, Uu mengaku tidak kecewa. Bagi Uu siapapun orang yang paham pesantren bisa menjadi menteri pesantren, yang penting kementeriannya ada dulu.

Untuk itu, ia akan tetap memperjuangkan kementerian pesantren. Apalagi, Jokowi dikenal sebagai presiden yang suka reshuffle.

Jadi, ketika ada reshuffle, ia berharap Jokowi melihat pentingnya kementerian pesantren sehingga membentuk kementerian tersebut.

“Pak Jokowi beda sama Pak Harto. Pak Jokowi, reshuffle biasa-biasa saja,” ucap Uu.

Uu menjelaskan urgensi dari kementerian pesantren.

Ia mengatakan, setelah UU Pesantren disahkan, pihaknya kikuk harus menginduk kemana.

Jika masih menginduk ke Kementerian Agama, ia menilai tidak akan ada perubahan berarti bagi pesantren.

Bahkan ia menilai, pesantren tidak akan ada kemajuan, tetap seperti sekarang. 

Namun, jika ada kementerian, ia bisa mengimplemantasikan berbagai hal. Itu pun menjadi bukti perhatian negara kepada komunitas pesantren.

“UU Pendidikan ada menterinya. UU Agama, ada menterinya. UU Pariwisata, ada menterinya. Lalu bagaimana dengan UU Pesantren,” ujar Uu.

Uu mengaku tak ingin putus asa. Setidaknya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengulsukan kembali Perda Pesantren.

Baca juga: Wagub Uu Beberkan Cara Menjaga Kuantitas Pertanian di Jabar

 

Sebab beberapa waktu lalu, usulan Perda Pesantren ditolak karena tidak memiliki payung hukum.

Namun dengan UU Pesantren, tidak ada halangan bagi pihaknya untuk mengajukan kembali.

Saat ini, pihaknya hanya menunggu pembuatan Peraturan Pemerintah UU tersebut agar lebih mudah diimplementasikan.

“Karena sudah ada payung hukumnya, kami lebih leluasa. Akan ada revisi Perda Pesantren kemudian diajukan lagi. Saya minta kabupaten kota juga membuat (perda pesantren) di daerahnya,” ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puslabfor Dilibatkan Usut Penyebab Kebakaran Kantor Desa Neglasari

Puslabfor Dilibatkan Usut Penyebab Kebakaran Kantor Desa Neglasari

Regional
Ketua Komunitas Gay Tulungagung Ditangkap karena Cabuli 11 Anak

Ketua Komunitas Gay Tulungagung Ditangkap karena Cabuli 11 Anak

Regional
Guru Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Pukul Murid Pakai Besi

Guru Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Pukul Murid Pakai Besi

Regional
Modal Tiner dan Printer, Pelaku Pemalsuan SIM di Palembang Ditangkap

Modal Tiner dan Printer, Pelaku Pemalsuan SIM di Palembang Ditangkap

Regional
6 Jam Menghilang, Seorang Nenek Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai:

6 Jam Menghilang, Seorang Nenek Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai:

Regional
Pesan Jokowi untuk Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat Mengenai Tanah Sengketa di Labuan Bajo

Pesan Jokowi untuk Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat Mengenai Tanah Sengketa di Labuan Bajo

Regional
Protes, Pedagang Pasar Pagi di Tegal Sebut Penarikan Biaya Ganda Sewa dan Retribusi Langgar Aturan

Protes, Pedagang Pasar Pagi di Tegal Sebut Penarikan Biaya Ganda Sewa dan Retribusi Langgar Aturan

Regional
Cegah Antraks di Gunungkidul, Pemda Akan Bangun Kolam dan Shower di Pasar Hewan

Cegah Antraks di Gunungkidul, Pemda Akan Bangun Kolam dan Shower di Pasar Hewan

Regional
Bakar Lahan, Oknum Karyawan PTPN V di Riau Ditangkap Polisi

Bakar Lahan, Oknum Karyawan PTPN V di Riau Ditangkap Polisi

Regional
Antisipasi Kekerasan, Sekolah Ramah Anak Dirintis di 10 SMP

Antisipasi Kekerasan, Sekolah Ramah Anak Dirintis di 10 SMP

Regional
Kronologi Ibu Jual Bayi yang Baru Dilahirkan di Palembang

Kronologi Ibu Jual Bayi yang Baru Dilahirkan di Palembang

Regional
Warga Positif Antraks, Sri Sultan: Saya Mohon Orang Gunungkidul Hati-hati Lah

Warga Positif Antraks, Sri Sultan: Saya Mohon Orang Gunungkidul Hati-hati Lah

Regional
Hendak Tawuran di Pantura, Puluhan Pelajar SMP Diamankan, Polisi Temukan Puluhan Batu

Hendak Tawuran di Pantura, Puluhan Pelajar SMP Diamankan, Polisi Temukan Puluhan Batu

Regional
Mahasiswa Jember Tewas Membusuk di Kamar Kos, Sempat Telepon Ibu

Mahasiswa Jember Tewas Membusuk di Kamar Kos, Sempat Telepon Ibu

Regional
Ragukan Hak Angket, Komunikasi DPRD dan Bupati Jember Semakin Buntu

Ragukan Hak Angket, Komunikasi DPRD dan Bupati Jember Semakin Buntu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X