Penjelasan Lengkap soal ASN Sumut Harus Dapat Izin Gubernur Sebelum Diperiksa KPK

Kompas.com - 19/10/2019, 12:42 WIB
Polemik surat edaran pemeriksaan ASN harus izin gubernur, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Andy Faisal mengatakan pihaknya tidak pernah menghambat atau menghalangi proses hukum, Jumat (18/10/2019) HandoutPolemik surat edaran pemeriksaan ASN harus izin gubernur, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Andy Faisal mengatakan pihaknya tidak pernah menghambat atau menghalangi proses hukum, Jumat (18/10/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat edaran Nomor 180/8883/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan ASN terkait Pengaduan Masyarakat.

Surat edaran itu berisi perintah bahwa ASN yang akan diperiksa KPK dan penegak hukum harus melapor dan mendapat izin dari gubernur.

Surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut Sabrina itu berisi bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, dan CPNS serta PNS Provinsi Sumut.

Untuk itu, apabila ada yang menerima surat permintaan keterangan, surat panggilan dari penyelidik atau penyidik kepolisian, kejaksaan, atau KPK, sebelum memenuhi maksud surat tersebut agar melapor ke gubernur melalui kepala biro hukum setda Provinsi Sumut.

Baca juga: Soal OTT Wali Kota Medan, Gubernur Sumut Prihatin, Wakil Wali Kota Minta Maaf

Tidak diperkenankan menghadiri permintaan keterangan atau panggilan tanpa izin gubernur Sumut yang dibuktikan dengan surat perintah tugas ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat itu langsung memicu reaksi di masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi langsung bereaksi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait surat tersebut. Dia mengingatkan agar surat-surat semacam itu tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi.

Febri menjelaskan, hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum. Jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi bisa terancam pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi dipidana minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar Rp 600 juta.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Andy Faisal mengatakan, munculnya surat edaran itu bukan berarti Pemprov Sumut menghambat atau menghalangi proses hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi.

“Tidak ada menghambat atau menghalangi, kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini,” kata Andy di kantor gubernur Sumut, Jumat (18/10/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X