Aktivitas Reklamasi Semakin "Menggila", Ketua DPRD Batam Berang

Kompas.com - 18/10/2019, 17:39 WIB
Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKetua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam.

BATAM, KOMPAS.com - Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam.

Ia menyebut, kedua komisi yang meliputi bagian perizinan dan dampak lingkungan ini harus lebih meningkatkan pengawasan reklamasi di Kota Batam.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini, masih banyaknya perusahaan yang melaksanakan reklamasi secara ilegal dan juga menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga: Wakil Wali Kota Batam Ingatkan ASN agar Tidak Nyinyir di Media Sosial

"Saya perintahkan kepada komisi-komisi terkait untuk melakukan sidak ke lokasi reklamasi baik dari perizinannya maupun dampak lingkungannya secepatnya," kata Nuryanto, ketika ditemui di kantornya, Jumat (17/10/2019).

Terkait penegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa izin reklamasi di Kota Batam maupun Kepri tidak bisa diterbitkan karena Perda RZWP3K belum disahkan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.

Namun, dirinya hanya mengetahui bahwa reklamasi di Kota Batam sempat dihentikan pada tahun 2016 lalu oleh Pemerintah Kota Batam, karena banyaknya perusahaan yang menyalahi Amdal.

"Saat itu, yang ada izinnya malah reklamasi di Pulau Kepala Jeri, ya kalau di Kota Batam itu ada pelanggaran, pasti kami akan menindaklanjuti kepada pihak terkait," ujar dia.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Dukung Wali Kota Batam Maju Pilkada Kepri

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke beberapa lokasi reklamasi.

Apabila perusahaan reklamasi yang sudah memiliki izin dari pemerintah diketahui bahwa izin yang dikeluarkan melanggar kepentingan umum, masyarakat disebut berhak untuk mengajukan upaya hukum melalui PTUN agar izin dapat dibatalkan.

"Apabila memang kedapatan menyalahi, tentunya kami harus memanggil instansi terkait untuk melakukan penghentian," ujar Utusan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X