Aktivitas Reklamasi Semakin "Menggila", Ketua DPRD Batam Berang

Kompas.com - 18/10/2019, 17:39 WIB
Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam. KOMPAS.COM/HADI MAULANAKetua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam.

BATAM, KOMPAS.com - Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan Komisi III untuk meningkatkan fungsi pengawasan reklamasi di Kota Batam.

Ia menyebut, kedua komisi yang meliputi bagian perizinan dan dampak lingkungan ini harus lebih meningkatkan pengawasan reklamasi di Kota Batam.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini, masih banyaknya perusahaan yang melaksanakan reklamasi secara ilegal dan juga menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga: Wakil Wali Kota Batam Ingatkan ASN agar Tidak Nyinyir di Media Sosial

"Saya perintahkan kepada komisi-komisi terkait untuk melakukan sidak ke lokasi reklamasi baik dari perizinannya maupun dampak lingkungannya secepatnya," kata Nuryanto, ketika ditemui di kantornya, Jumat (17/10/2019).

Terkait penegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa izin reklamasi di Kota Batam maupun Kepri tidak bisa diterbitkan karena Perda RZWP3K belum disahkan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.

Namun, dirinya hanya mengetahui bahwa reklamasi di Kota Batam sempat dihentikan pada tahun 2016 lalu oleh Pemerintah Kota Batam, karena banyaknya perusahaan yang menyalahi Amdal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat itu, yang ada izinnya malah reklamasi di Pulau Kepala Jeri, ya kalau di Kota Batam itu ada pelanggaran, pasti kami akan menindaklanjuti kepada pihak terkait," ujar dia.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Dukung Wali Kota Batam Maju Pilkada Kepri

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke beberapa lokasi reklamasi.

Apabila perusahaan reklamasi yang sudah memiliki izin dari pemerintah diketahui bahwa izin yang dikeluarkan melanggar kepentingan umum, masyarakat disebut berhak untuk mengajukan upaya hukum melalui PTUN agar izin dapat dibatalkan.

"Apabila memang kedapatan menyalahi, tentunya kami harus memanggil instansi terkait untuk melakukan penghentian," ujar Utusan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X