"Saya Sudah Tidak Mau Lagi Kembali ke Papua"

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Nur Faizin, warga Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengaku senang setelah berhasil pulang ke kampung halamannya.

Dia bersama tujuh warga Kota Probolinggo lainnya yang menjadi pengungsi akibat kerusuhan Wamena, Papua, tiba di Kota Probolinggo, Rabu (2/10/2019) malam.

Nur Faizin, warga Jalan Semeru, Kecamatan Kademangan, mengaku pulang ke Kota Probolinggo, Jawa Timur, karena kondisi di Wamena tidak memungkinkan baginya dan warga bukan Papua.

Nur (52) pulang dengan pesawat Hercules milik TNI AU bersama rombongan warga lainnya pada 30 September lalu dari Jayapura menuju Biak, Papua.

Baca juga: 64 Warga yang Diterbangkan dari Wamena Transit di Bali

Lalu pesawat berhenti di Ambon untuk mengisi BBM, sampai akhirnya tanggal 2 Oktober tiba di Bandara Abdurahman Saleh, Malang, disambut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia dan ketujuh orang lainnya dijemput oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Nur berprofesi sebagai tukang ojek selama tinggal di Wisaput 1,5 tahun lalu. Pendapatannya sekitar Rp 200.000 per hari.

"Saya sudah tidak mau lagi kembali ke Papua. Di sini saja cari kerja. Penghasilan Rp 50.000, jadi tukang enggak papa. Mau cari pendapatan yang besar, tapi kayak begini mending di sini,” katanya, Kamis (3/10/2019).

Sedangkan Lutfi, warga Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, yang bekerja sebagai tukang bangunan di Papua, terlihat sedih dan trauma.

"Empat tahun mencari rezeki ke Papua berakhir seperti ini. Masih belum bisa menunjukkan keberhasilan kepada keluarga," katanya.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menemui delapan warga tersebut di rumah masing-masing.

Wali kota juga memberi bantuan berupa beras 20 kilogram dan nutrisi tambahan seperti telur, susu, gula, teh, kopi dan mi instan.

Hadi bersyukur delapan warga Kota Probolinggo yang terdampak konflik di Wamena sudah sampai di rumah masing-masing. Ia berkeliling untuk mengetahui kondisi langsung semua warga yang pulang tanpa membawa harta benda.

“Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Kami juga akan menugaskan tim medis dari puskesmas untuk memeriksa kesehatan mereka. Mereka harus tenang, tanpa tekanan psikis karena kondisi di Wamena membuat mereka trauma,” ujarnya.

Selanjutnya, yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Probolinggo adalah bagaimana mereka bisa tetap mempunyai pendapatan dengan skill yang dimiliki.

“Pemkot menggerakkan 500 UMKM per tahun, kami akan lihat keluarga ini punya keahlian apa, lalu kita fasilitasi untuk yang terbaik bagi warga Kota Probolinggo. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh, cukup di Kota Probolinggo saja. Kedelapan warga itu mengaku sudah tak mau lagi kembali ke Papua,” katanya.

Untuk mempermudah mendeteksi keberadaan warga Kota Probolinggo yang ada di Papua, khususnya Wamena, Hadi meminta kelurahan dan kecamatan membuka posko pengaduan.

Posko tersebut diharapkan bisa mengetahui berapa banyak warga kota yang mengadu nasib daerah itu.

“Dengan membuka posko pengaduan, warga Kota Probolinggo bisa mengadu melalui RW dan RT lalu dilaporkan ke camat. Sehingga camat bisa ada data berapa warga di kecamatan itu yang berangkat ke Papua,” jelasnya.

Bekerja di berbagai wilayah, baik di dalam maupun luar negeri, memang menjadi hak setiap orang.

Berbeda dengan menjadi TKI, warga yang bekerja di dalam negeri memang tidak perlu melapor ke pemerintahan setempat melalui dinas terkait.

Namun, kondisi di Wamena, Papua diberlakukan kebijakan yang berbeda. Sebab, di sana masih ada antrean warga yang akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing, termasuk di Kota Probolinggo.

“Kami minta pada camat lurah untuk buka posko pengaduan by name by address. Sekaligus ada nomor teleponnya. Jadi kami monitor terus day by day,” imbuhnya.

Baca juga: Pemprov Jabar Akan Pulangkan 50 Warganya dari Wamena

Dia juga berpesan warga di Papua agar berlindung di tempat yang aman, seperti di tempat TNI dan Polri.

“Proses pemulangan memang memerlukan waktu dan kami berharap konflik di sana segera reda,” pungkasnya.