DPR Aceh Sepakati Hukum Cambuk 100 Kali untuk Pemburu Satwa Liar

Kompas.com - 30/09/2019, 16:26 WIB
Bunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018. Getty ImagesBunta, gajah yang banyak membantu BKSDA Aceh dalam menggiring gajah liar yang berkonflik di berbagai tempat, mati terbunuh Juni 2018.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyepakati pengesahan sejumlah qanun, Jumat malam (27/9/2019), termasuk pengelolaan satwa liar, dengan hukuman tembak di tempat untuk pemburu yang melawan, langkah yang menurut pakar hukum menyalahi prosedur.

Ketua Komisi II, DPR Aceh Nurzahri, yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan pengesahan menjelang tengah malam termasuk "tembak di tempat" yang akan dilakukan melalui "prosedur apabila pemburu melakukan perlawanan dan menggunakan senjata api."

Baca juga: Polisi di Aceh Tengah Berselawat untuk Hadapi Demonstran

Nurzahri mengatakan hukuman tembak di tempat untuk pemburu liar dilakukan dengan mempersenjatai polisi kehutanan, dengan pengaturan tentang penggunaan senjata api di bawah mekanisme dan sesuai peraturan kepolisian.

"Jumlah polhut 30 orang, pamhut (satuan pengamanan hutan) di kita 1000 orang, dengan jumlah yang sedikit maka akan sangat butuh senjata api dalam perlindungan," kata Nurzahri.

Nurzahri mengatakan qanun pengelolaan satwa liar ini akan efektif mulai berlaku sejak Januari 2020 untuk mendengar akan ada masukan dan revisi dari kementerian dalam negeri.

Baca juga: Cerita Puluhan Siswa Ditolak Bergabung Saat Demo Mahasiswa di Aceh

Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh. Hidayatullah Nurzahri dalam paripurna qanun Aceh.

Selain tembak di tempat, qanun pengelolaan satwa liar ini juga mencantumkan hukuman cambuk untuk para pelaku sebanyak 100 kali cambukan serta untuk pejabat yang lalai dalam mengurus permasalah satwa dan lingkungan dan menyebabkan kematian satwa.

Dalam sidang ini, semua faksi menyepakati qanun terkait satwa liar ini dengan latar belakang keprihatinan anggota dewan yang mencatat maraknya perburuan gajah dan satwa liar lain.

Alasan di balik disahkannya qanun ini yang diangkat DPRA termasuk data sejak 2012 dengan ditemukannya "45 ekor gajah yang mati tanpa gading" serta maraknya perdagangan satwa," lapor Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Baca juga: Penipuan Online Marak di Aceh, Polisi Terima Laporan 10 Kasus

Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh. Getty Images Seorang penjaga hutan merawat gajah yang terluka di Aceh.

Pegiat dari World Wide Fund for Nature (WWF) Aceh, Dede Suhendra, mengatakan pemberlakuan dan pengesahan qanun ini dapat memberikan efek jera bagi para pemburu satwa sehingga menjaga keberlansungan satwa dan hutan di Provinsi Aceh.

"Efektifnya sosialiasi yang harus dilakukan secara terus menerus, jadi dari sejak pengesahan sampai qanun ini berlaku PR besarnya ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka tau," kata Dede Suhendra, Manager Lansekap Northern Sumatera WWF Indonesia
.
Dede menambahkan, pemberlakuan qanun pengelolaan satwa liar juga harus mengatur regulasi yang lebih jelas tentang tupoksi antara penegak hukum dengan polisi hutan serta diskusi khusus karena tidak mudah pemberlakuan untuk sangsi tembak ditempat serta mempersenjatai polhut.

Baca juga: DPR Aceh Sepakat dengan Mahasiswa Tolak UU KPK Baru

 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanita Penghuni Kontrakan yang Tewas di Bandung Ternyata Hamil 7 Bulan

Wanita Penghuni Kontrakan yang Tewas di Bandung Ternyata Hamil 7 Bulan

Regional
Jenazah Balita Ditemukan Mengambang di Sungai, Diduga Bagus yang Hilang Selama Sepekan

Jenazah Balita Ditemukan Mengambang di Sungai, Diduga Bagus yang Hilang Selama Sepekan

Regional
Seorang Wanita Tewas di Bandung, Tetangga Dengar Suara Mencurigakan

Seorang Wanita Tewas di Bandung, Tetangga Dengar Suara Mencurigakan

Regional
Pendaftar Pengawas TPS Pilkada di Jateng Capai 79.239 Orang

Pendaftar Pengawas TPS Pilkada di Jateng Capai 79.239 Orang

Regional
Kelompok 'Banteng Lawas' Minta Pengganti Risma Tetap Jaga Toleransi dan Keberagaman di Surabaya

Kelompok "Banteng Lawas" Minta Pengganti Risma Tetap Jaga Toleransi dan Keberagaman di Surabaya

Regional
Bendahara Desa yang Korupsi BLT Covid-19 Terancam Hukuman Berat

Bendahara Desa yang Korupsi BLT Covid-19 Terancam Hukuman Berat

Regional
Mayat Perempuan Setengah Bugil Ditemukan di Tepi Kolam di Berau, Mulut Dibekap dan Tangan Terikat

Mayat Perempuan Setengah Bugil Ditemukan di Tepi Kolam di Berau, Mulut Dibekap dan Tangan Terikat

Regional
Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Saat Kampanye Pilkada 2020

Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Saat Kampanye Pilkada 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 22 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 22 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 22 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 22 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 April 2020

UPDATE Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 April 2020

Regional
Pecalang Ikut Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bali, Demonstran Bernyanyi dan Baca Puisi

Pecalang Ikut Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bali, Demonstran Bernyanyi dan Baca Puisi

Regional
30 Elemen Mahasiswa Jember Kembali Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja

30 Elemen Mahasiswa Jember Kembali Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 22 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 22 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 22 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 22 Oktober 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X