Audiensi dengan Gubernur Kaltim, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Sampaikan Sejumlah Kekhawatiran

Kompas.com - 25/09/2019, 07:29 WIB
Audensi pansus pemindahan ibu kota negara dan jajaran Pemprov Kaltim  berlangsung di ruang pertemuan Unit Pengelola Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda, Selasa (24/9/2019) sekitar pukul 13.30 WITA. KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONAudensi pansus pemindahan ibu kota negara dan jajaran Pemprov Kaltim berlangsung di ruang pertemuan Unit Pengelola Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda, Selasa (24/9/2019) sekitar pukul 13.30 WITA.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Panitia Khusus ( Pansus) DPR RI Pemindahan Ibu Kota Negara langsung menggelar audensi dengan jajaran Pemprov Kaltim yang dipimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (24/9/2019).

Diskusi berlangsung di ruang pertemuan Unit Pengelola Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda sekitar pukul 13.30 WITA.

Usai diskusi, rombongan pansus langsung terbang kembali ke Jakarta.

Baca juga: Tarik Konsesi Lahan Swasta di Area Ibu Kota Baru, Negara Bayar Denda?

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Zainuddin Amali menggali informasi seputar kesiapan pemerintah daerah, infrastruktur, pembiayaan hingga aspek lingkungan.

Zainuddin Amali, misalnya, menanyakan kepada gubernur seputar kesiapan lahan pemerintah daerah dan aspek lingkungan.

"Jangan sampai kajian pemerintah asal jadi. Kami ingin ini benar-benar detail sehingga tak menimbulkan dampak negatif," ungkapnya.

Anggota pansus lain juga melontarkan pertanyaan seputar hal itu. Pemprov Kaltim juga diminta tidak mengorbankan lahan produktif untuk pemindahan ibu kota negara.

Sebab, lahan yang disiapkan pemerintah daerah sangat luas berkisar 180.000 hingga 200.000 hektar. Para anggota pansus juga mengkhawatirkan hutan Kaltim akan tergerus untuk pembangunan ibu kota negara.

Kekhawatiran lain, soal pembebasan lahan yang berujung pada tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk ibu kota negara.

Mereka juga meminta agar pemerintah provinsi Kalimantan Timur membuat regulasi yang mengunci kawasan ibu kota negara agar tak dikuasai segelintir orang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X