Audisi PB Djarum Terhenti, KPAI Dikritik Jangan Hanya Urusi Logo

Kompas.com - 12/09/2019, 07:23 WIB
Ayusyah Fajrina Maharani (Cirebon) dan Nadhifa Nur Zahra (Cilacap), dua peserta U-11 Putri, mendapatkan pengarahan dari wasit jelang mengikuti Tahap Turnamen Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019) pagi. DOK. PB DJARUMAyusyah Fajrina Maharani (Cirebon) dan Nadhifa Nur Zahra (Cilacap), dua peserta U-11 Putri, mendapatkan pengarahan dari wasit jelang mengikuti Tahap Turnamen Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019) pagi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Polemik antara Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) terus bergulir.

Pasalnya, KPAI menilai melalui ajang tersebut adalah bentuk eksploitasi anak-anak untuk mempromosikan produk rokok dari merek Djarum.

Hal ini berimbas PB Djarum akhirnya mengambil keputusan akan menghentikan audisi pencarian bakat atlet bulutangkis pada tahun 2020 mendatang.

Sejumlah kalangan di Semarang, Jawa Tengah yang peduli terhadap kemajuan hak-hak anak pun menyayangkan sikap KPAI.


Baca juga: Tak Wajibkan Peserta Audisi Kenakan Logo, PB Djarum Diapresiasi

Perlu untuk asah kreativitas

Budayawan Kota Semarang Widyo Leksono merupakan salah satu pihak yang menyayangkan keputusan PB Djarum menghentikan audisi pencarian bakat bulutangkis. 

Menurut dia, penghentian audisi pencarian bakat itu akan menghambat perkembangan anak-anak.

Dia menambahkan, persoalan ini berkaitan dengan prestasi anak yang mana sejak dini anak-anak memerlukan pembinaan dan pelatihan untuk mengembangkan passion dan mengasah kreativitasnya.

"Anak-anak perlu diberikan ruang untuk meraih prestasi yang diinginkan. Jadi membutuhkan pendidikan untuk berkembang tanpa suatu paksaan," ucapnya.

Baca juga: Menteri PPPA Yohana Yembise Tegaskan Audisi PB Djarum Langgar Aturan

Jangan sekadar reaksioner

Yayasan Setara Kota Semarang, Bintang Alhuda mengungkapkan persoalan ini harus di analisis secara mendasar dengan cara melihat dari hulu ke hilir sehingga tidak hanya sekadar tanggapan reaksioner.

Menurutnya, KPAI terlalu gegabah menilai audisi PB Djarum sebagai bentuk eksploitasi anak hanya karena persoalan penempelan logo merek rokok Djarum.

"Ini pelajaran inkonsisten kepada KPAI. Daripada mengurusi masalah itu lebih baik mengurusi persoalan-persoalan lain yang lebih penting direspons. Misalnya anak-anak dalam situasi konflik di Papua, anak situasi konflik politik atau terkait advokasi ke ruang ruang yang berisiko bagi anak," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Polemik PB Djarum vs KPAI yang Berujung Stop Audisi...

Disamping itu, PB Djarum telah banyak mencetak bibit unggul atlet bulutangkis nasional selama bertahun-tahun.

Apabila audisi pencarian bakat ini dihentikan Indonesia akan kekurangan atlet potensial.

"Seharusnya KPAI memiliki power yang lebih karena lembaga independen. Pendekatannya bukan hanya sekedar cekal-mencekal namun lebih efektif pada gerakan sistem atau membuat model bagaimana peran CSR yang tidak boleh melibatkan anak dalam promosi dalam supportnya," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X