Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD Jabar Sebut Uu Ban Serep Ridwan Kamil, Ini Kata Pengamat

Kompas.com - 11/09/2019, 14:39 WIB
Dendi Ramdhani,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengomentari pernyataan anggota DPRD Jabar yang menilai posisi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum tak ubah seperti ban serep Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Firman menuturkan, dalam aturan undang-undang, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan gubernur, wali kota dan bupati.

Dalam regulasi, kata Firman, tak diatur secara spesifik kewenangan seorang wakil.

"Dalam undang-undang disebut pimpinan pemerintahan daerah itu gubernur, bupati, wali kota. Pertama bukan pembagian tugas secara spesifik, karena prinsipnya gubernur itu pimpinan daerah. Kalau ada juga pendelegasian kewenangan. Di level nasional juga sama, tidak ada pembagian tugas," ucap Firman, saat dihubungi, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Sebut Uu Ruzhanul Hanya Ban Serep Ridwan Kamil

Dalam kasus tertentu, Firman menyebut, jika pembagian tugas kepala daerah biasanya sesuai kesepakatan ketika keduanya menetapkan untuk berpasangan dalam proses Pilkada.

Namun, di Jawa Barat, Firman berpendapat, pandangan seperti itu muncul karena gaya kepemimpinan. Ia melihat, Ridwan Kamil punya karakter high profile sementara Uu cenderung low profile.

"Mungkin itu terlihat seakan Wagub tak memiliki peran. Memang kalau konstruksi undang-undang tak ada pembagian kewenangan karena tanggung jawab pemerintahan ada di gububernur," ungkap dia.

Firman menilai, situasi itu wajar mengingat Uu masih diberi porsi kewenangan khususnya dalam urusan keumatan, desa dan Badan Usaha Milik Daerah.

"Justru ada potensi masalah kalau keduanya muncul di depan publik. Bisa lahir matahari kembar. Tapi, jangan juga sampai wakil tidak memiliki peran. Saya lihat enggak terlalu ekstrem sih," kata dia.

Sementara itu, pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf berpendapat, persoalan ini bukan hanya muncul di tatanan pimpinan daerah.

Kasus serupa juga pernah mencuat di level presiden dan wakil presiden.

"Itu kan istilah yang dulu pernah ada. Karena memang desain regulasi kita menempatkan wakil hanya melengkapi kepala daerah," ungkap dia.

Baca juga: Disebut oleh DPRD Hanya Ban Serep Ridwan Kamil, Ini Kata Uu Ruzhanul

Asep menilai, tak mencuatnya peran Uu terletak pada popularitas pribadinya yang punya gap terlalu jauh dengan Ridwan Kamil.

"Mungkin media enggak menarik melihat Pak Uu. Mungkin masalah popularitas, cara bicara, substansi, memang enggak sama. Akhirnya lebih tertarik Pak Emil. Pak Uu mungkin tak begitu menarik jadi sumber berita," tutur dia.

Sementara itu, Asep berharap anggota legislatif tak terlalu turut campur dalam urusan dapur eksekutif. Harusnya, kata Asep, dewan lebih menyoroti soal kinerja dan kebijakannya.

"Saya tidak bercuriga ini bagian dari politik Gerindra kepada Kang Emil. Ini internal pemerintahan, bagi dewan harusnya yang disorot kebijakannya sesuai RPJMD, sesuai anggaran, jangan disorot hubungannya. Kan banyak juga ketua dewan dan wakil ada beda pendapat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com