Minim Perhatian Pemerintah Pusat, Gubernur Maluku Sebut Provinsinya Seperti Dianggap Tak Ada

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, Provinsi Maluku memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan ikut berkontribusi bagi pendapatan devisa negara baik di bidang kelautan dan perikanan maupun lainnya.

Sayangnya, perhatian perhatian negara terhadap provinsi berjuluk seribu pulau itu masih sangat minim.

Dia mencontohkan APBD Maluku sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Kita adalah salah pendiri NKRI, satu dari delapan provinsi yang memproklamirkan Indonesia melalui Joung Ambon. Kenapa sekarang kita dianggap seperti provinsi yang tidak ada?Pemerintah Pusat harus melihat kita sebagai anaknya, jangan ditinggalkan,” ungkap Murad saat Rapat Koordinasi bersama Bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Kantor Gubernur di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Gubernur Maluku Murad Ismail Tidak Ingin Ada OTT KPK di Maluku

Murad mengatakan, anggaran pembangunan Maluku tidak sebanding dengan kondisi yang ada.

Padahal Maluku merupakan provinsi dengan rentang kendali yang besar karena wilayahnya yang luas dan memiliki ribuan pulau.

Menurut Murad, jika dibandingkan dengan provinsi serta daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia, Maluku sangat tertinggal jauh.

“APBD kita hanya Rp 2,8 triliun. Bila belanja pegawai 60 persen, berarti hanya tersisa sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan. Dengan rentang kendali yang  besar, anggaran ini sangat kecil untuk kita membangun,” kata Murad.

Ia membandingkan dengan APBD Provinsi Papua tahun 2019, dana yang digelontorkan dari pusat mencapai Rp 13,9 triliun.

Sementara Papua Barat alokasi APBD 2019 mencapai Rp 8,3 triliun, Nusa Tenggara Timur (NTT) APBD 2019 sebesar Rp 5,3 triliun.

Jumlah ini belum termasuk APBD kabupaten/kota yang bila dijumlahkan, APBD di seluruh Papua tidak termasuk Papua Barat mencapai Rp 62 triliun, sementara NTT mencapai Rp 30 triliun.

“Ironisnya kita di Maluku, bila APBD provinsi dan kabupaten/kota digabungkan tidak lebih dari Rp 13 triliun. Bahkan ada daerah kabupaten di Maluku yang APBD-nya hanya Rp 800 juta,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km persegi, terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, tersebar di 1.340 buah pulau.

Menurutnya, dengan kondisi geografis seperti itu, selain sangat menghambat pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dikatakan Murad, saat perayaan HUT Kota Ambon 7 September kemarin, dia mendapat kunjungan dari Wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany.

Dalam pembicaraanya dengan Airin, terungkap APBD Kota Tangsel Rp 3,8 triliun. Beberapa daerah tingkat dua lainnya juga sangat besar seperti Kota Bekasi APBD-nya Rp 6 triliun, APBD Kota Bogor 2,6 triliun, dan APBD Kota Bandung Rp 6,6 triliun.

“Di Puncak Jaya di Papua misalnya, DPT-nya hanya 180.000 pemilih, beda dengan Maluku yang mencapai 1,2 juta orang. Tapi bedanya APBD Kabupaten Puncak Jaya hampir sama dengan APBD Provinsi Maluku yakni Rp 2,5 triliun,” sesalnya.

Minimnya anggaran dibandingkan dengan mahalnya biaya pembangunan, membuat Maluku nyaris tertinggal di berbagai bidang.

Berdasarkan data BPS 2018 lalu misalnya, Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia.

Tingkat penganggurannya juga tertinggi nasional jika dihitung berdasarkan presentase jumlah penduduk.

Baca juga: Setelah Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Gubernur Maluku 2 Hari Enggan Keluar Rumah

Meski begitu, Murad tidak mau bila kemudian harus berlaku seperti Papua yang selalu bergejolak masalah keamanannya, tapi terus diperhatikan anggaran pembangunannya.

“Papua dikasih segala macam, apa kita mau merdeka dulu baru dapat lebih besar. Saya ingin  sampaikan ke pemerintah pusat, tolong kita diperhatikan untuk masalah APBD-nya. Kita orang Maluku ini diam, tapi kalau satu kali marah, meledak-ledak, tapi kita kan tidak perlu sampai ke sana. Cukup pemerintah pusat melihat kita sebagai anaknya,” ujarnya.