Minim Perhatian Pemerintah Pusat, Gubernur Maluku Sebut Provinsinya Seperti Dianggap Tak Ada

Dalam pembicaraanya dengan Airin, terungkap APBD Kota Tangsel Rp 3,8 triliun. Beberapa daerah tingkat dua lainnya juga sangat besar seperti Kota Bekasi APBD-nya Rp 6 triliun, APBD Kota Bogor 2,6 triliun, dan APBD Kota Bandung Rp 6,6 triliun.

“Di Puncak Jaya di Papua misalnya, DPT-nya hanya 180.000 pemilih, beda dengan Maluku yang mencapai 1,2 juta orang. Tapi bedanya APBD Kabupaten Puncak Jaya hampir sama dengan APBD Provinsi Maluku yakni Rp 2,5 triliun,” sesalnya.

Minimnya anggaran dibandingkan dengan mahalnya biaya pembangunan, membuat Maluku nyaris tertinggal di berbagai bidang.

Berdasarkan data BPS 2018 lalu misalnya, Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia.

Tingkat penganggurannya juga tertinggi nasional jika dihitung berdasarkan presentase jumlah penduduk.

Baca juga: Setelah Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Gubernur Maluku 2 Hari Enggan Keluar Rumah

Meski begitu, Murad tidak mau bila kemudian harus berlaku seperti Papua yang selalu bergejolak masalah keamanannya, tapi terus diperhatikan anggaran pembangunannya.

“Papua dikasih segala macam, apa kita mau merdeka dulu baru dapat lebih besar. Saya ingin  sampaikan ke pemerintah pusat, tolong kita diperhatikan untuk masalah APBD-nya. Kita orang Maluku ini diam, tapi kalau satu kali marah, meledak-ledak, tapi kita kan tidak perlu sampai ke sana. Cukup pemerintah pusat melihat kita sebagai anaknya,” ujarnya.