Fakta Ridwan Kamil Kritik Desain Ibu Kota Baru, Boros Lahan hingga Jangan Ulangi Kesalahan

KOMPAS.com - Presiden Jokow Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intesif.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Panajam Panser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Namun, sebagai arsitek ia menyoroti soal desain dan asumsi pembangunan kota baru yang dinilai terlalu boros lahan.

Berikut ini fakta Ridwan Kamil kritik desain ibu kota baru:

1. Boros lahan

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (26/8/2019).

Ridwan Kamil menyebut, Indonesia harus bercermin dengan kondisi ibu kota Brasilia di Brasil atau Myanmar yang kini sepi aktivitas lantaran lahannya yang terlalu luas.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR saya kira kita dukung. Cuma sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200.000 hektar untuk 1,5 juta penduduk. Menurut saya boros lahannya," kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (26/8/2019).

Kondisi itu, sambung dia, akan membuat penduduk tak betah.

"Ibu kota yang baik di dunia, banyak mengalami kesalahan. Contohnya Brasil di Brasilia sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah. Myanmar juga sama sepi," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Kritik Desain Ibu Kota Baru

2. Jangan ulangi kesalahan

KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (23/8/2019).

Emil menilai, salah satu pengembangan ibu kota yang baik adalah di Washington DC. Menurut dia, ibu kota Amerika Serikat itu punya perbandingan lahan dan populasi yang ideal.

Di Washington DC, kata Emil, populasi penduduknya hanya 700.000 jiwa yang menempati lahan seluas 17.000 hektar. Di sana, dengan lahan dan penduduk sebanyak itu, bisa berjalan kaki dengan nyaman.

Karena itu lahan yang terlalu luas akan berdampak pada besarnya beban penyediaan infrastruktur.

"Jadi kalau 1,5 juta penduduk, tanahnya cukup 35.000 hektar saja. Kalau akan dihuni 1 juta penduduk tapi lahannya 200.000 hektar, kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," tutur Emil.

"Jangan mengulangi kesalahan segalanya harus lahan yang luas," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Didorong Bangun Sistem Transportasi Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

3. Belajar dari kesalahan negara lain

KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui usai pengukuhan tim Paskibraka Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (15/8/2019).

Emil tak mempersoalkan dengan konsep city forest. Namun, dalam konsep tata kota penduduk perkotaan mesti mendapat fasilitas layanan yang serba dekat.

"Yang jadi masalah itu luasnya, manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh. Jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak, maka belajar dari kesalahan negara lain, tirulah yang baik, dari kajian saya itu," jelasnya.

Baca juga: Gubernur Kalteng soal Ibu Kota Baru: Wajib Percaya dengan Takdir

4. Miliki beberapa keungulan

Shutterstock Ilustrasi peta Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, ibu kota baru Kalimantan Timur

Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dipilihnya Kaltim menjadi ibu kota baru karena memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan itu antara lain memiliki dua bandara besar, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan kemudian Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda.

Selanjutnya, terdapat jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang, infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen atau sebagian besar penduduknya merupakan pendatang yang tentu lebih terbuka berinteraksi dan menerima perubahan, kemudian masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Baca juga: Ini Keunggulan Kaltim hingga Layak Jadi Ibu Kota Negara Dibanding Daerah Lain

Sumber: KOMPAS.com (Dendi Ramdhani)