Ini 7 Rekomendasi Pansus Angket Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel

Kompas.com - 23/08/2019, 20:02 WIB
Pimpinan DPRD Sulsel bersama pimpinan panitia khusus hak angket DPRD Sulawesi Selatan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019). KOMPAS.COM/HIMAWANPimpinan DPRD Sulsel bersama pimpinan panitia khusus hak angket DPRD Sulawesi Selatan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan resmi menerima tujuh rekomendasi dari panitia khusus hak angket terkait dugaan pelanggaran di tubuh pemerintahan Sulawesi Selatan yang dipimpin Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Rekomendasi tersebut lahir dari kesimpulan dualisme kepemimpinan yang dibuat pansus terkait pemerintahan Nurdin yang dibacakan Ketua Panitia Angket DPRD Sulsel Kadir Halid.

Kadir mengatakan, ada dualisme kepemimpinan di pemerintahan Sulawesi Selatan berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan panitia angket. 

"Selain itu ditemukan fakta-fakta terhadap keputusan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengambil kebijakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan," kata Kadir, dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Soal Usul Pemakzulan Dirinya, Gubernur Sulsel Anggap Itu Pembunuhan Karakter

Poin pertama dalam rekomendasi pansus yakni meminta Mahkamah Agung mengadili dan memutus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. 

Panitia angket DPRD Sulsel merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antaranya Mahkamah Agung, aparat penegak hukum dan menteri dalam negeri.

Kadir mengatakan tujuh poin rekomendasi yang diserahkan tersebut tidak bisa lagi diubah oleh pimpjnan DPRD Sulsel.

Politisi Partai Golkar ini membenarkan bahwa dalam rekomendasi tersebut tidak ada kata-kata pemakzulan untuk gubernur Sulsel. 

Namun, jika dalam pemeriksaan MA nantinya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur dan wakilnya, maka Nurdin bisa saja dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Sulsel.

Rekomendasi ini sebelumnya ada delapan dan telah direvisi usai rapat pimpinan DPRD Sulsel sebelum rapat paripurna berlangsung. 

"Tidak ada kata pemakzulan hanya meminta MA untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum di situ jelas arahnya (pemakzulan)," ucap Kadir.

Terkait tiga fraksi di DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Kadir enggan mempermasalahkannya. Menurutnya rekomendasi ini tetap harus dijalankan. 

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Penuhi Panggilan Pansus Hak Angket di DPRD

 

Berikut tujuha rekomendasi panitia khusus hak angket DPRD Sulawesi Selatan terkait dugaan pelanggaran pemerintahan gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. 

1. Meminta kepada Mahkamah Agung (MA) RI untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur Sulsel. 

2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulsel.

4. Meminta kepada gubernur sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum perbuatan penyalagunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan subtansi yakni Asri Sahrun Said, Reza Zarkasyl, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, M Taufik Fachruddin, dan Salim Ar. 

5. Meminta kepada gubernur Sulsel untuk membubarkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

6. Meminta kepada gubernur untuk mengembalikan pejabat tinggi pratama pada posisi semula yang diberhnetikan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan gubernur Sulsel.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Kebijakan Bupati Lewat Facebook, Ketua PGRI Jember Diperiksa Inspektorat

Kritik Kebijakan Bupati Lewat Facebook, Ketua PGRI Jember Diperiksa Inspektorat

Regional
Jual 20 Gadis Lewat MiChat, Penjual Mainan Anak Ditangkap

Jual 20 Gadis Lewat MiChat, Penjual Mainan Anak Ditangkap

Regional
Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Sawit Luwu Utara, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Sawit Luwu Utara, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 11 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 11 Agustus 2020

Regional
PDI-P Umumkan Calon Pengganti Risma pada 19 Agustus 2020, Siapa Dia?

PDI-P Umumkan Calon Pengganti Risma pada 19 Agustus 2020, Siapa Dia?

Regional
Anggota DPRD Tak Percaya Covid-19, Walkot Ambon: Tinggal Saja di Lokasi Karantina

Anggota DPRD Tak Percaya Covid-19, Walkot Ambon: Tinggal Saja di Lokasi Karantina

Regional
Ayah Bunuh Bayi 40 Hari karena Ditolak Istri Saat Minta Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

Ayah Bunuh Bayi 40 Hari karena Ditolak Istri Saat Minta Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

Regional
CCTV Rusak, Penyebab Hilangnya 33 Tiang Pembatas Jembatan Ampera Masih Misterius

CCTV Rusak, Penyebab Hilangnya 33 Tiang Pembatas Jembatan Ampera Masih Misterius

Regional
Sisi Jalan Tol Palindra Ogan Ilir Terbakar, Jarak Pandang Pengendara Sempat Terganggu

Sisi Jalan Tol Palindra Ogan Ilir Terbakar, Jarak Pandang Pengendara Sempat Terganggu

Regional
Merasa Dihina di Medsos, Anggota DPRD Ciamis Laporkan Anak Gadisnya ke Polda Jabar

Merasa Dihina di Medsos, Anggota DPRD Ciamis Laporkan Anak Gadisnya ke Polda Jabar

Regional
Ngajar di Pedalaman, Guru Honorer Ini Dihadiahi Rp 15 Juta dari Jokowi

Ngajar di Pedalaman, Guru Honorer Ini Dihadiahi Rp 15 Juta dari Jokowi

Regional
Uji Klinis Fase 3 Resmi Dimulai, Erick Thohir Pastikan Calon Vaksin Covid-19 Halal

Uji Klinis Fase 3 Resmi Dimulai, Erick Thohir Pastikan Calon Vaksin Covid-19 Halal

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2020

Regional
Seorang Wartawan di Kalsel Divonis 3 Bulan Penjara karena Berita

Seorang Wartawan di Kalsel Divonis 3 Bulan Penjara karena Berita

Regional
22 Rumah Adat Sumba Terbakar karena Faktor Alam, Ini Kronologinya

22 Rumah Adat Sumba Terbakar karena Faktor Alam, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X