Soal Usul Pemakzulan Dirinya, Gubernur Sulsel Anggap Itu Pembunuhan Karakter

Kompas.com - 18/08/2019, 22:54 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diwawancara di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019). Kompas.com/HIMAWAN Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diwawancara di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019).

 

MAKASSAR, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akhirnya berbicara mengenai usulan pemakzulan dirinya oleh panitia angket DPRD Sulawesi Selatan.

Nurdin mengaku masih akan menunggu rapat paripurna DPRD mengenai kesimpulan tersebut. 

Menurutnya, kesimpulan yang dilontarkan Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid mengenai tujuh rekomendasi mengenai pemerintahannya belumlah final.

Baca juga: Keputusan Akhir Hak Angket, Pansus Usul MA Makzulkan Gubernur Sulsel

Bahkan, ia menyebut rekomendasi yang tersebar itu sebagai hal  yang keliru. 

"Motifnya apa coba kalau bukan pembunuhan karakter kan itu. Tapi masyarakat juga cerdas. Ini barang ini kayak hoaks aja kan. Nggak ada yang tanda tangan kok," kata Nurdin saat diwawancara di Asrama Haji Sudiang usai menerima kedatangan jemaah haji asal Makassar, Minggu (18/8/2019).

Nurdin pun mengatakan agar tetap bersabar menunggu hasil akhir dari panitia khusus hak angket.

Ia berharap agar pansus yang terdiri dari 10 fraksi itu membuat kesimpulan hak angket berdasarkan nurani masing-masing. 

"Jadi kalau saya, selesai keputusan angket kita angkat konferensi pers dan saya akan bicara secara komprehensif," katanya.

Baca juga: Hasil Hak Angket DPRD Sulsel: KPK dan Kejaksaan Diminta Tindak Lanjuti Pidana di Pemerintahan Nurdin Abdullah 

Pernyataan Nurdin Abdullah ini berbeda dengan Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid. Di mana diberitakan sebelumnya, politisi partai Golkar ini mengatakan akan meminta pimpinan DPRD untuk mengusul pemakzulan Nurdin Abdullah ke Mahkamah Agung. 

Hal ini merupakan poin pertama dari 7 rekomendasi panitia angket dari rapat finalisasi yang dilakukan Kamis, (15/8/2019) lalu. 

Ia mengatakan bahwa rekomendasi itu lahir dari hasil kesimpulan BAP persidangan angket yang dilakukan sejak bulan Juni lalu.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar Nurdin Abdullah saat menjalankan kebijakannya. 

Perundang-undangan yang pertama dilanggar ialah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor. 

"Jadi mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk meminta kepada Mahkamah Agung untuk menilai, kalau ada unsur pelanggaran berarti dimakzulkan dong. Kan begitu maksudnya," kata Kadir saat diwawancara di kantor DPRD Sulsel, Jumat (16/8/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Foto Pesepeda Perempuan Berbaju Ketat di Banda Aceh, Pemkot Turun Tangan

Viral Foto Pesepeda Perempuan Berbaju Ketat di Banda Aceh, Pemkot Turun Tangan

Regional
Semua Pasien Covid-19 Sembuh, Garut Menuju Zona Kuning

Semua Pasien Covid-19 Sembuh, Garut Menuju Zona Kuning

Regional
Pria Bakar 3 Mobil Tetangga di Tempat Parkir, Mengaku Sakit Hati ke Para Pemiliknya

Pria Bakar 3 Mobil Tetangga di Tempat Parkir, Mengaku Sakit Hati ke Para Pemiliknya

Regional
4 Daerah di Sumbar Buka Sekolah Kembali Per 13 Juli

4 Daerah di Sumbar Buka Sekolah Kembali Per 13 Juli

Regional
Warga Tepi Sungai di Samarinda Demo Minta Penggusuran Ditunda, Pemkot: Tak Ada Kompromi

Warga Tepi Sungai di Samarinda Demo Minta Penggusuran Ditunda, Pemkot: Tak Ada Kompromi

Regional
Calon Suami Ingkar Janji, Kekasih Pilih Lapor Polisi

Calon Suami Ingkar Janji, Kekasih Pilih Lapor Polisi

Regional
DPRD Rencanakan Pansus untuk Kasus Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan

DPRD Rencanakan Pansus untuk Kasus Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan

Regional
Anak Kos Mengeluh Sakit, Tetangga Bantu Cari Kartu Identitas di Lemari, Malah Ketemu Mayat Bayi

Anak Kos Mengeluh Sakit, Tetangga Bantu Cari Kartu Identitas di Lemari, Malah Ketemu Mayat Bayi

Regional
Tol Gedebage-Tasikmalaya Masuk Tahap Lelang, Pemkot Tasikmalaya Kekurangan Biaya Rp 150 M

Tol Gedebage-Tasikmalaya Masuk Tahap Lelang, Pemkot Tasikmalaya Kekurangan Biaya Rp 150 M

Regional
Sudah Dinyatakan Sembuh, Karyawan Bank BRI Ini Kembali Positif Corona

Sudah Dinyatakan Sembuh, Karyawan Bank BRI Ini Kembali Positif Corona

Regional
Ibu Muda Bunuh Diri karena Malu Diperkosa 7 Pria, Polisi Kerepotan Identifikasi Pelaku

Ibu Muda Bunuh Diri karena Malu Diperkosa 7 Pria, Polisi Kerepotan Identifikasi Pelaku

Regional
Dari Zona Biru, Kabupaten Bandung Kembali ke Zona Kuning, Ini Penyebabnya

Dari Zona Biru, Kabupaten Bandung Kembali ke Zona Kuning, Ini Penyebabnya

Regional
Siang Bolong, Perampok Bersenpi Gasak 2 Kg Emas, Lepaskan 8 Tembakan, 2 Orang Terkena Peluru Nyasar

Siang Bolong, Perampok Bersenpi Gasak 2 Kg Emas, Lepaskan 8 Tembakan, 2 Orang Terkena Peluru Nyasar

Regional
Dua Beruang Madu Berkeliaran di Perkampungan Warga, BBKSDA Riau Pasang Perangkap

Dua Beruang Madu Berkeliaran di Perkampungan Warga, BBKSDA Riau Pasang Perangkap

Regional
Dekat dengan Pusat Gempa M 6,1, Warga Jepara Malah Tak Rasakan Guncangan

Dekat dengan Pusat Gempa M 6,1, Warga Jepara Malah Tak Rasakan Guncangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X