Wacana Bekasi Gabung Jakarta, Kewenangan Pusat hingga Butuh Biaya Besar

Bahtiar mengatakan, setiap satu daerah yang akan melakukan otonomi membutuhkan dana besar.

"Satu daerah persiapan otonomi itu kita paling tidak membutuhkan uang Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Rabu (21/8/2019).

Dijelaskan Bahtiar, sejak 2014 terdapat 315 daerah yang mengajukan pemekaran kepada Kemendagri.

Pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengabulkan itu semua.

Baca juga: Bekasi Ingin Gabung Jakarta, Kemendagri: Pemekaran Wilayah Butuh Dana Besar

4. Kecemburuan Masyarakat

Pengamat hukum dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, munculnya isu sejumlah daerah yang ingin pisah dengan Jawa Barat merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi.

Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah DKI Jakarta dinilai lebih maju, padahal sumbangan pendapat dari Bekasi ke Jabar salah satu yang terbesar.

"Karena wilayah perbatasan itu memang kecemburuannya tinggi. DKI sangat bagus, jalan mulus, perumahan, kesehatan, pendidikan, tapi sebelahnya wilayah Jabar agak kurang, timbullah kecemburuan," ujar Asep saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Pengamat Unpar: Kecemburuan Jadi Sebab Bekasi Ingin Gabung Jakarta

5. Banyak dampak positif

Kompas/Agus Susanto (AGS) Ilustrasi pembangunan apartemen di tengah kota Jakarta.

Asep menilai, banyak dampak positif dengan bergabungnya Bekasi ke DKI Jakarta.

Seperti perhatian pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

"Sepanjang rencana itu untuk menyejahterakan rakyat, bukan menyusahkan sah saja secara hukum. Mungkin nanti juga ada Depok atau misalnya Banten yang melepaskan Tangerang menjadi DKI Raya," katanya.

Sumber: KOMPAS.com (Dendi Ramhani, Vitorio Mantalean)