Kerusuhan Papua: TNI Beri Sanksi jika Terbukti

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa di Papua terus berlanjut dengan tuntutan agar Presiden Joko Widodo datang langsung ke Papua dan meminta maaf atas dugaan ujaran dan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Presiden Jokowi juga dituntut oleh kelompok-kelompok pengunjuk rasa untuk secara langsung mengklarifikasi insiden itu, meskipun para pejabat Jawa Timur telah meminta maaf.

Tuntutan lainnya, pengunjuk rasa juga meminta pengusutan terhadap oknum aparat TNI yang diduga melontarkan ujaran rasis di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jumat (16/08).

Staf khusus presiden untuk Papua, Lenis Kogoya mengaku bakal menyampaikan tuntutan-tuntutan ini kepada Presiden Jokowi.

"Masalah hukum, kewenangan untuk Polri, penegakan hukum. Tuntutan mereka nanti kita laporkan dulu kepada Presiden Jokowi," kata Lenis melalui sambungan telepon, Rabu (21/08).

Selain itu, Lenis juga mengatakan, Presiden Jokowi kebetulan punya rencana ke Papua dalam rangka peresmian Jembatan Holtekamp di Jayapura.

Mengenai kapan kunjungan itu akan dilakukan, Lenis menyatakan akan mengkordinasikan lebih lanjut.

TNI beri sanksi jika terbukti

dok BBC Indonesia Pembakaran pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat, sesudah unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan yang meluas.

"Kalau polisi menangani yang sipil. Kalau bukan sipil jangan polisi yang menangani," katanya.

Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta agar aparat TNI yang diduga melontarkan kata-kata rasis di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/08) untuk diproses secara hukum. Insiden ini terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Sebelumnya, Pangdam V Brawijaya, Wisnoe Prasetija Boedi mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki video itu.

Tindakan polisi tangani pendemo Papua diibaratkan 'menghalau asap, bukan api'
Meskipun kadang bergolak, Papua dan Papua Barat 'memiliki kebebasan sipil tertinggi'

Ia menyatakan akan mengungkap apakah yang berujar rasis adalah anggotanya, atau masyarakat sipil yang sengaja menggunakan pakaian militer.

"Nanti akan saya sampaikan (hasilnya)," kata Wisnoe berjanji.

Selain itu, Wisnoe juga berjanji bakal memberi sanksi anggotanya jika terbukti melanggar aturan dalam menangani unjuk rasa.