Sebagian Lahan Sirkuit MotoGP Belum Dibebaskan, Ini Tanggapan Gubernur NTB

Kompas.com - 14/08/2019, 16:55 WIB
Inilah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Kute Lombok Tengah yang  akan menjadi salah satu kawasan sirkuit MotoGPKOMPAS. Com/Fitri.R Inilah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Kute Lombok Tengah yang akan menjadi salah satu kawasan sirkuit MotoGP

MATARAM, KOMPAS.com - Pembangunan sirkuit MotoGP yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih menyisakan beberapa lahan milik masyarakat yang belum dapat dibebaskan.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan, pemerintah sudah punya langkah untuk menyelesaikan lahan yang masih belum dibebaskan.

"Saya kira, pemerintah sudah punya cara juga, kalau harga terlampau jauh dari aprisal pasar untuk kepentingan publik, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga pasar," ungkap Zul, usai menghadiri peresmian Gedung Dekresnada NTB, Rabu (14/8/2019).


Baca juga: Ganti Rugi Lahan Warga di Kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika Sekitar Rp 75 Juta Per Are

Menurut Zul, jangan sampai lahan yang belum dibebaskan, yang kurang dari 4 hektare, dapat menghalau rencana pembangunan sirkuit motoGP.

"Enggak banyak yang masih tersisa, kurang dari 4 hektar, kami punya 1.300 hektare, ada masalah 4 hektare, harus ada penyelesaian, jangan sampai gambaran besarnya rusak, hanya karena nilai setitik (lahan sirkuit kurang 4 hektar)," ungkap Zul.

Menurut Zul, masalah lahan sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia.

"Di mana-mana masalah lahan selalu ada di Indonesia ini, dan sekarang tentu kami tidak ingin mengorbankan masyarakat," ungkap Zul.

Sebelumnya, Rahmat Panye selaku Kepala Dusun Ebunut, Desa Kute, yang rumahnya terletak strategis berada dalam lingkaran sirkuit MotoGP,  menyebutkan, masih belum mendengar kejelasan dari pihak ITDC dan pemerintah daerah untuk memastikan berapa harga tanah yang akan di bayarkan per arenya.

“Sampai saat ini kami belum menerima kejelasan dari pihak pemerintah, dalam hal ini ITDC maupun pemda untuk memberikan penawaran terhadap harga tanah milik warga,” kata Rahmat Panye, saat ditemui Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X