3 Anggota Polres Sampang Diduga Terlibat Jaringan Sabu 50 Kg, Ini Peranannya...

Kompas.com - 07/08/2019, 17:07 WIB
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan bersama jajarannya saat merilis pengungkapan kasus narkoba di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (31/7/2019). KOMPAS.com/GHINAN SALMANKapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan bersama jajarannya saat merilis pengungkapan kasus narkoba di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (31/7/2019).

SURABAYA, KOMPAS.com - Kasubbid Provos Bidpropam Polda Jawa Timur Kompol Teddy Chandra mengatakan, tiga anggota Polres Sampang yang diduga terlibat jaringan sabu sudah diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim.

Menurut Teddy, tiga anggota polisi tersebut, yakni Ipda S (mantan Kanit Intel Polsek Sokobanah), Brigadir ES anggota Babinsa Polsek Sokobanah, dan Brigadir W staf Polres Sampang, dinilai telah melakukan pembiaran terhadap peredaran narkoba di Kecamatan Sokobanah, Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Jadi diduga, terduga tiga anggota Polres Sampang ini dia istilahnya melakukan pembiaran. Mereka mengetahui bandar-bandar narkoba di Sampang, melakukan pembiaran," kata Teddy dihubungi melalui telepon, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Jaringan Sabu Kasus Nunung, Penyelundupan Ponsel hingga Keterlibatan Oknum Sipir


Setelah dilakukan tes urine kepada tiga anggota Polres Sampang itu, menurut Teddy, hanya dua anggota yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

"Dua anggota yang positif mengonsumsi narkoba itu, Brigadir W dan Brigadir ES. Ipda S tidak," ucap dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga anggota Polres Sampang itu tidak secara aktif ikut mengedarkan narkoba.

Mereka hanya terlibat membiarkan bandar narkoba mengedarkan barang haram itu di wilayah Sampang.

Sementara itu, mengenai sanksi kepada tiga anggota Polres Sampang itu, akan ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum.

Ia menyebutkan, terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan tiga anggota polisi tersebut, ada tujuh sanksi atau hukuman disiplin yang dapat dikenakan.

Sanksi itu, antara lain, teguran tertulis, penundaan pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan pangkat, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, hingga penempatan khusus atau ditahan selama paling lama 21 hari.

"Saat ini pemeriksaan pelanggaran disiplin di Propam sudah selesai. Pengembangan lain-lain dilakukan direktorat narkoba. Berkasnya sudah kirim ke hankum (atasan yang berhak menghukum)," ujar Teddy.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X