Fakta Polemik Pembatalan PNS Dokter Gigi Romi, Pemda Bantah Diskriminatif hingga Lapor LBH

KOMPAS.com - Kasus dokter gigi Romi Syofpa Ismael atau akrab disapa Romi, terus menjadi sorotan.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Yulian Efi mengatakan, pembatalan kelulusan dokter gigi Romi telah dikonsultasikan dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemenkes.

Sementara itu, dokter Romi terus berjuanng mencari keadilan. Dirinya merasa hak-haknya telah dirampas setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat pada Desember 2018 lalu.

Saat itu dirinya tiba-tiba dicoret oleh Bupati Solok Selatan pada Maret 2019 dengan alasan tidak sehat fisik.

Baca fakta baru kasus dokter gigi Romi secara lengkap:

1. Sudah dikonsultasikan dengan pusat

DOK. LBH Padang drg Romi

Yulian Efi menjelaskan, kasus pembatalan kelulusan dokter Romi sudah dikoordinasikan dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemenkes.

"Termasuk setelah kita berkonsultasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan juga Kementrian Kesehatan," kata Yulian yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Yulian mengatakan, panitia seleksi daerah yang terdiri dari berbagai unsur tersebut menilai bahwa pembatalan itu dilakukan setelah melalui kajian teknis, yuridis, dan rapat berulang-ulang.

Baca juga: Pembatalan PNS Dokter Gigi Romi Telah Dikonsultasikan dengan Kemenpan RB dan Kemenkes

2. Bantah lakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

KOMPAS/JITET Ilustrasi

Yulian menjelaskan, Pemkab Solok Selatan tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam penerimaan CPNS.

Khusus penerimaan penyandang disabilitas, Pemkab Solok Selatan membuka tiga formasi untuk tahun lalu, dan terisi hanya dua. Jumlah itu sudah melebihi batas minimal kuota yang ditetapkan.

Terakit tuntutan dokter Romi, Yulian mengatakan, pihaknya menghargai hal tersebut karena itu hak seseorang.

"Kami sangat menghargai Jika Dokter Romi menempuh jalur hukum untuk menguji kebenaran materil persoalan ini, karena itu juga hak dari yang bersangkutan. Pemkab siap untuk itu," katanya.

Baca juga: 6 Fakta Perjuangan Dokter Gigi Romi, Surati Jokowi hingga Ajukan Gugatan ke PTUN

3. Dianggap tidak memenuhi syarat

PERDANA PUTRA Dr Romi