Lima Gebrakan Visi Indonesia Jokowi di Mata Para Kepala Daerah

KOMPAS.com - "Ini bukanlah tentang aku, atau kamu. Juga bukan tentang kami, atau mereka. Bukan soal Barat atau Timur. Juga bukan Selatan atau Utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua. Tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju karena kita mampu jika kita bersatu!"

Kutipan di atas adalah penutup dari pidato Presiden Joko Widodo yang berjudul Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.

Sangat jelas, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih mandiri, kompetitif dan berdaya saing untuk menghadapi derasnya perubahan dan tantangan di masa depan. 

Untuk mencapai tujuan itu, mantan Wali Kota Solo itu menyebut ada lima gebrakan besar yang akan dilakukannya bersama Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. 

Kelima gebrakan Jokowi itu akan menyasar bidang infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.

Lalu, bagaimana reaksi para kepala daerah menyambut "Visi Indonesia" dari orang nomor satu di Indonesia tersebut?

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

FIKA NURUL ULYA Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjelaskan tentang sosialisasi Rindekraf dan kesiapan Jawa Barat dalam menerbitkan obligasi daerah serta pusat ekonomi kreatif di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bagi Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pidato "Visi Indonesia" senada dengan nafas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Lima gebrakan Jokowi, menurutnya, akan menumbuhkan secara signifikan dalam berbagai sektor dalam lima tahun ke depan.

"Saya yakin juga Pak Jokowi sudah nothing to lose dalam periode kedua seperti pernah disampaikan. Pasti akan melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak banyak hal yang memperlambat sebuah keputusan. Jadi, intinya saya sangat gembira menyambut baik dan akan mengamankan kebijakan tersebut," ujar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Siap Amankan Program Jokowi di Jabar

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Dok Humas Pemprov Sulsel Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat menghadiri pertemuan di Universitas Hasanuddin, Kamis (23/5/2019).

Masalah birokrasi yang menghambat investasi berkembang ternyata juga menjadi sorotan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Dirinya pun sepakat dengan langkah Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya terkait perizinan.

“Apa yang disampaikan Presiden, itu yang selama ini menjadi masalah terjadi di Indonesia. Beliau tahu apa hambatan investasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa arahan Presiden bahwa seluruh pemangku kepentingan, pemangku amanah menjalankan dengan baik. Saya sangat percaya, arus investasi masuk di Indonesia akan semakin besar,” kata Nurdin ketika dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Senin (15/7/2019).

Nurdin pun berjanji akan memangkas habis birokrat yang masih bermain-main soal perizinan.

“Yang memperlambat izin, mempersulit izin akan kita pangkas habis,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Akan Pangkas Birokrasi Perizinan yang Persulit Investasi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Seorang pemimpin harus mampu membangun rasa optimis dan percaya diri masyarakatnya untuk mencapai tujuan. Bagi Gubernur Khofifah, hal itu sangat jelas tersirat dalam pidato Presiden Jokowi di Sentul. 

"Optimisme dan percaya diri bagian dari pemicu semangat agar bangsa Indonesia semakin unggul," katanya seusai membuka Zhenghe Internasional Peace Forum (ZIPF) ke-5 di Gedung Jatim Expo Surabaya, Senin (15/7/2019) malam.

Khofifah juga mengakui, bangsa Indonesia memiliki harapan untuk bekerja lebih giat dan lebih profesional lagi.

"Percaya diri juga ditekankan Pak Jokowi untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Tema Indonesia unggul ini yang nanti dijadikan tema HUT RI tahun ini," jelasnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sebut Pidato Jokowi Bangun Optimisme Bangsa

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat berjalan di Malioboro ditemani Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk memantau uji coba semi pedestrian pada Selasa (18/6/2019).

Sri Sultan mengatakan, reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan bagi sebuah bangsa yang akan maju.

"Ya memang, pengalaman saya birokrasi harus terus berubah," ujar Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/7/2019).

Selain itu, Sri Sultan menganggap reformasi di birokrasi harus berkelanjutan sesuai tuntutan zaman.

"Birokrasi itu jangan merasa kuasa lagi, tetapi pelayan masyarakat. Jadi harapan saya, birokrasi itu perlu berubah dan harus berubah," tegasnya.

Baca juga: Tanggapan Sri Sultan Terkait Pidato Visi Indonesia Jokowi

Sumber: KOMPAS.com (Wijaya Kusuma, Achmad Faizal, Dendi Ramdhani, Hendra Cipto)