Gubernur Sulsel Akan Pangkas Birokrasi Perizinan yang Persulit Investasi

MAKASSAR, KOMPAS.com – Menanggapi pidato Presiden Joko Widodo tentang visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan memangkas birokrasi yang memperjualbelikan izin-izin sehingga mempersulit investor masuk ke Indonesia.

“Apa yang disampaikan Presiden, itu yang selama ini menjadi masalah terjadi di Indonesia. Beliau tahu apa hambatan investasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa arahan Presiden bahwa seluruh pemangku kepentingan, pemangku amanah menjalankan dengan baik. Saya sangat percaya, arus investasi masuk di Indonesia akan semakin besar,” kata Nurdin ketika dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Sidang Hak Angket Ungkap Perseteruan Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman di Pemprov Sulsel

Menurut Nurdin, pembangunan infrastruktur yang dimaksud Presiden Jokowi tentu akan merasakan betul betapa beratnya mengurus izin-izinnya. Presiden ingin menyederhanakan dan mempercepat izin-izin itu, semua yang menjadi hambatan dibereskan.

“Yang penting lagi, kita bekerja betul-betul integritas. Jangan ada lagi perjualbelikan izin-izin, karena merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Saya melihat, beliau mempunyai niat yang sangat mulia untuk mendorong percepatan keserjahteraan di Indonesia. Termasuk juga pembangunan sumber daya manusia, jadi betul-betul melahirkan generasi yang kuat, sehat yang pada akhirnya harapan kita 2045 Indonesia menjadi negara urutan ke-6 terkuat di dunia,” tandasnya.

Terkait perizinan, lanjut Nurdin, dia akan memangkas habis birokrat yang masih bermain-main soal perizinan. Ia berjanji tidak pandang bulu untuk memberantas mereka yang menghambat investasi di Sulawesi Selatan.

“Yang memperlambat izin, mempersulit izin akan kita pangkas habis,” tegasnya.

Baca juga: Sulsel Disebut Zona Rawan KPK, Ini Tanggapan Gubernur Nurdin Abdullah

Nurdin mengungkapkan, saat ini ada satu investor besar akan bekerja sama dengan Kawasan Berikat Nusantara, nilainya mencapai RP 40 triliun. Di sana akan dibangun kawasan industri terpadu di Kabupaten Takalar.

“Selain itu, kita juga terus mendorong potensi wisata kita. Di mana ada Danau Matano, Danau Towuti, Pulau Takabonerate di Sulawesi Selatan yang bisa menggaet turis-turis mancanegara. Coba kita lihat, 6 juta turis yang masuk ke Indonesia, sedangkan yang masuk ke Sulsel hanya mencapai 0,6 persen saja. Itu sangat kecil sekali,” tambahnya.