Tragedi Orientasi SMA Taruna Indonesia, Pembimbing Tak Miliki Kompetensi hingga Izin Sekolah Terancam Dicabut

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, hasil wawancara dengan orangtua murid, mereka harus mengeluarkan uang Rp 22 juta ketika masuk ke sekolah SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia. 

Baca juga: KPAI Terkejut Biaya Masuk SMA Taruna Capai Rp 22 Juta

Selain itu, saat ajaran berlangsung, wali murid juga harus membayar uang per bulan Rp 1,5 juta dan membayar uang per semester Rp 3 juta. 

Biaya yang besar, menurut Retno, tak sesuai dengan kondisi sekolah yang menurutnya kurang layak dijadikan asrama. 

"Saya keliling asrama, saya lihat prasarana dan sarana kurang, tidak memadai untuk sekolah berasrama dan ini tidak murah (biaya sekolah),"kata Retno ketika menyambangi WJ (14) salah satu siswa yang jadi korban kekerasan SMA Taruna Indonesia di rumah sakit RK Charitas Palembang, Rabu (17/7/2019).  

Retno menyebutkan, pihak sekolah pun selama ini "menjual" nama pendidikan semi militer untuk menarik minat para calon siswa maupun wali murid.

Mereka berasumsi, jika telah menyelesaikan sekolah tingkat SMA di sana, dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke Akademi Militer (Akmil) maupun Akademi Kepolisian (Akpol). 

"Saya minta data lulusan disini (SMA Taruna Indonesia) yang betul-betul ke Akmil maupun Akpol. Ternyata tidak ada. Yang lulusan tahun kemarin hanya masuk Secaba (Sekolah Calon Bintara) tidak ada yang masuk ke Akmil," ujarnya. 

3.Gubernur ancam tak perpanjang izin sekolah SMA Taruna 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia jika terbukti adanya pelanggaran prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan orientasi yang menyebabkan satu orang siswanya tewas. 

Menurut Herman, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan terkait tersebut, bahkan pembina dari sekolah telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. 

"Kita lihat kurikulumnya, saya tidak sembarang mau ngomong tutup-tutup, kasihan sama siswa yang ada, karena proses kegiatan belajar mengajar sudah lama berjalan. Tapi kalau memang syaratnya tidak terpenuhi dalam masa orientasi siswa itu, kita akan tegur keras sekolah itu. Kalau tidak bisa ditegur keras, ada tingkatan lagi untuk mereka," kata Herman, Rabu (17/7/2019). 

Baca juga: 4 Fakta Baru Pembina SMA Taruna Aniaya Siswa Saat Orientasi, Pelaku Baru Tamat S1 Psikologi hingga Kompetensi yang Dipertanyakan

Herman juga mengimbau wali murid agar lebih selektif memilih sekolah untuk anak dengan tidak mengedepankan ego. 

"Sudah enggak zamannya lagi pelonco, nggak zamannya lagi, tapi memang sekolahnya gaya-gaya militer. Saya heran orangtua mau sekolahkan anak-anak di tempat seperti itu. Akan dilihat, ini ulah oknum atau protap, kalau protap, sekolahnya yang kita sanksi," tegasnya. 

4.Pemerintah Sumsel tanggung biaya perawatan WJ

Kondisi WJ saat ini masih belum sadarkan diri usai menjalani operasi, sejak Sabtu (13/7/2019) kemarin lantaran usus korban terlilit diduga karena mengalami kekerasan.