Kompas.com - 16/07/2019, 11:37 WIB
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Ulfadrian Mandalani saat diwawancara di halaman kantor Kejari Makassar, Senin (15/7/2019). KOMPAS.com/HIMAWANKepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Ulfadrian Mandalani saat diwawancara di halaman kantor Kejari Makassar, Senin (15/7/2019).

 

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kasus dugaan money politics yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Busranuddin Baso Tika (BBT) dihentikan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Makassar setelah tidak bisa melengkapi berkas perkara. 

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar Ulfadrian Mandalani saat diwawancara di kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurutnya, pihaknya mengembalikan berkas perkara tersangka yang dilimpahkan penyidik kepolisian pada tahap 1.

"Kami mengembalikan berkasnya karena masih ada petunjuk keterangan saksi yang tidak dilengkapi. Dan setelah pemeriksaan saksi itu, saksinya sendiri yang meringankan tersangka," kata Ulfadrian, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Penuhi Panggilan Polisi, Caleg PPP Bantah Lakukan Politik Uang Jelang Pemilu

Menurut Ulfa, sapaaan akrabnya kasus dugaan money politics yang dilakukan oleh BBT memang sulit dibuktikan.

Hingga sentra Gakkumdu mengambil langkah untuk menghentikan proses perkara Ketua DPC PPP Kota Makassar itu. 

"Jadi Sentra Gakkumdu yang hentikan sendiri," imbuhnya. 

Sementara itu Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko mengatakan bahwa pihaknya memang telah menerima berkas perkara BBT dari jaksa peneliti usai dilimpahkan dalam tahap 1.

Baca juga: Caleg PPP yang Diduga Lakukan Politik Uang Tak Penuhi Panggilan Polisi

Ia mengatakan saat ini pihaknya kembali akan melakukan pembahasan dengan penyidik Sentra Gakkumdu untuk kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut. 

"Akan dilakukan pembahasan bersama di Gakkumdu terkait hal tersebut. Setelah itu baru diambil keputusannya," singkatnya.

Sebelumnya, Busranuddin Baso Tika alias BBT dinyatakan melakukan tindak pidana pemilihan umum oleh pihak Gakkumdu Makassar atas dugaan money poltics yang dilakukannya jelang hari pencoblosan pada 17 April lalu.

BBT dianggap melanggar Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu No 7 Tahun 2019 dengan ancaman Hukuman 2 tahun dan denda Rp24 juta.

Baca juga: Caleg PPP di Makassar Terbukti Lakukan Politik Uang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.