Caleg PPP di Makassar Terbukti Lakukan Politik Uang

Kompas.com - 27/05/2019, 18:52 WIB
Beberapa Komisioner Bawaslu Kota Makassar Saat Melimpahkan Kasus Pelanggaran Pemilu di Polrestabes Makassar, Senin (27/5/2019). Kompas.com/HIMAWAN Beberapa Komisioner Bawaslu Kota Makassar Saat Melimpahkan Kasus Pelanggaran Pemilu di Polrestabes Makassar, Senin (27/5/2019).


MAKASSAR, KOMPAS.com - Salah satu calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Busranuddin Baso Tika resmi dinyatakan melakukan dugaan pelanggaran pidana pemilu money politics alias politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar.

Kasusnya pun kini dilimpahkan ke pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar  pada Senin (27/5/2019).

Komisioner Bawaslu kota Makassar Zulfikarnain mengatakan, pemenuhan unsur pidana ini berdasarkan temuan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Kasusnya pelanggaran politik uang di masa kampanye yang dilakukan oleh Busranudddin Baso Tika (BBT) dari partai PPP," ujar Zulfikarnain saat melimpahkan berkas perkara Busranuddin Baso Tika alias BBT di Polrestabes Makassar.


Baca juga: Oknum Caleg yang Diduga Beri Uang ke Panwas Distrik Tak Penuhi Panggilan Polisi

Sementara itu, Humas Bawaslu Kota Makassar Maulana mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan di Gakkumudu, BBT kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Meski begitu, kasus pelanggaran pemilu oleh BBT tetap dilanjutkan meskipun tanpa keterangan darinya.

"Kalau selama ini, berkaitan BBT yang kemarin menolak memberikan keterangan pada saat menjalani pemeriksaan, jadi dia belum diperiksa," ucap Maulana.

Baca juga: Caleg Terpilih Ini Akan Jadikan Rumah Dinas Sebagai Rumah Singgah

"Tapi yang menjadi landasan penilai kami tidak hanya keterangan, tetapi yang menajdi bagian kelengkapan berkas juga itu alat bukti lainnya yang dipandang unsur sentra Gakkumdu dipandang memenuhi klasifikasi yang bisa dijadikan alat bukti," tambahnya.

Oleh Gakkumdu, BBT disangkakan Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu No 7 Tahun 2019 dengan ancaman hukuman 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

Sebelumnya, BBT yang juga ketua DPC PPP Kota Makassar diduga melakukan politik uang di kediaman pribadinya beberapa hari sebelum Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April 2019 lalu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi Anak Kecanduan Gawai, Indonesia Harus Belajar ke Jepang

Atasi Anak Kecanduan Gawai, Indonesia Harus Belajar ke Jepang

Regional
Ratusan Personel TNI-Polri Siaga di Mimika Jelang Pelantikan Presiden

Ratusan Personel TNI-Polri Siaga di Mimika Jelang Pelantikan Presiden

Regional
Pasutri Tewas Digigit Ular, Ini Cerita Warga

Pasutri Tewas Digigit Ular, Ini Cerita Warga

Regional
19 Tahun Hidup di 'Dunia Malam' Lokalisasi Sunan Kuning: Saya Sudah Betah di Sini...

19 Tahun Hidup di "Dunia Malam" Lokalisasi Sunan Kuning: Saya Sudah Betah di Sini...

Regional
Kabupaten Lingga Kembali Diselimuti Kabut Asap Kiriman dari Jambi

Kabupaten Lingga Kembali Diselimuti Kabut Asap Kiriman dari Jambi

Regional
Mengenal Sunan Kuning Penyebar Agama Islam di Semarang, Makamnya Ada di Komplek Lokalisasi

Mengenal Sunan Kuning Penyebar Agama Islam di Semarang, Makamnya Ada di Komplek Lokalisasi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Gara-gara Pilkades, Warga Boikot Hajatan | Kasus Motivator Tempeleng 10 Siswa

[POPULER NUSANTARA] Gara-gara Pilkades, Warga Boikot Hajatan | Kasus Motivator Tempeleng 10 Siswa

Regional
Tengok Rumah Pasutri yang Tewas Digigit Ular, Bupati Cianjur Jamin Masa Depan Anak-anak Korban

Tengok Rumah Pasutri yang Tewas Digigit Ular, Bupati Cianjur Jamin Masa Depan Anak-anak Korban

Regional
Sejarah Lokalisasi Sunan Kuning yang Ditutup Pemkot Semarang, Diresmikan Tahun 1966 oleh Wali Kota

Sejarah Lokalisasi Sunan Kuning yang Ditutup Pemkot Semarang, Diresmikan Tahun 1966 oleh Wali Kota

Regional
Fakta di Balik Tini Diboikot Warga gara-gara Beda Pilihan Pilkades di Sragen

Fakta di Balik Tini Diboikot Warga gara-gara Beda Pilihan Pilkades di Sragen

Regional
Fakta Lengkap Motivator Tempeleng Siswa, Korban Jadi 10 hingga Pelaku Minta Maaf

Fakta Lengkap Motivator Tempeleng Siswa, Korban Jadi 10 hingga Pelaku Minta Maaf

Regional
Cerita di Balik Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, Berdiri Sejak 53 Tahun dengan Omzet 1 Miliar Per Malam

Cerita di Balik Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, Berdiri Sejak 53 Tahun dengan Omzet 1 Miliar Per Malam

Regional
Jelang Pelantikan Presiden, Bupati Bogor Minta Semua Pihak Tak Terbujuk Ajakan Provokatif

Jelang Pelantikan Presiden, Bupati Bogor Minta Semua Pihak Tak Terbujuk Ajakan Provokatif

Regional
Kritik Radio Kampus di Grup WA, Dosen UIN Makassar Jadi Tersangka UU ITE

Kritik Radio Kampus di Grup WA, Dosen UIN Makassar Jadi Tersangka UU ITE

Regional
Wali Kota Bandung Kenalkan Program Kang Pisman di Konferensi Internasional

Wali Kota Bandung Kenalkan Program Kang Pisman di Konferensi Internasional

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X