Kebijakan Kontroversial Gubernur Kepri, Reklamasi Teluk hingga "Fingerprint" Shalat Subuh

Kompas.com - 11/07/2019, 09:04 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau, Rabu (20/7/2019) kerap mengeluarka kebijakan kontroversial.

Misalnya, pada tahun 2017, Nurdin mengeluarkan kebijakan yang mengundang kemarahan ASN karena melakukan mutasi pejabat Eselon II-IV Pemerintah Kepri yang dilaksanakan mendadak pada 7 November 2016. Anggota legislatif pun merespons laporan itu dan melakukan investigasi.

Sedikitnya, ada sembilan ketentuan yang dilanggar Pemprov Kepri dalam melakukan mutasi tersebut. Temuan pelanggaran ini yang menginisiasi 22 anggota legislatif untuk mengajukan hak interpelasi.

Sejak Provinsi Kepulauan Riau dibentuk tahun 2002, untuk pertama kalinya gubernur diinterpelasi oleh DPRD Kepri.

Pada waktu bersamaan, Mei 2017, masyarakat Kepri dikejutkan dengan pernyataan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada Triwulan I-2017, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2,02 persen, jauh lebih buruk dibanding Triwulan IV-2016 yang mencapai 5 persen.

Baca juga: Profil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Karir Mulus hingga Kena OTT KPK

 

BI mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri pada saat itu terburuk dalam sejarah di Pemerintahan Kepri.

Komunikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan wali kota dan bupati dinilai tersendat sehingga akan menyulitkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Contoh yang diambil, ketika Gubernur Nurdin setuju tarif listrik di Batam naik, Wali Kota Batam Rudi malah tidak mengetahuinya. Padahal Nurdin dan Rudi sama-sama dari Partai Nasdem.

Permasalahan lainnya juga rencana reklamasi kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang oleh Gubernur Nurdin. Namun Wali Kota Tanjungpinang menolaknya, karena belum melihat secara terperinci konsep reklamasi dan tujuan dari reklamasi itu sampai tahun 2017.

Kebijakan fingerprint

Pada Maret 2019, Nurdin juga mengeluarkan kebijakan yang menjadi perhatian publik, yaitu menerapkan fingerprint atau sidik jari saat shalat subuh berjamaah di masjid, khususnya untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan tersebut untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Namun banyak pejabat yang enggan shalat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan memilih shalat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena fingerprint. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap total 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019). Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Menurut Febri, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi ini.

"Diduga ini bukan penerimaan pertama nanti tentu kami akan identifikasi dan dalami lebih lanjut mulai dari proses pemeriksaan ini karena sesuai dengan hukum acara, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam ya nanti akan ditentukan status hukum perkaranya dan status pihak-pihak yang diamankan itu," kata Febri.

 

 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dana Penanganan Covid-19 di Salatiga Rp 70 Miliar, Setiap RW Kebagian Rp 15 Juta

Dana Penanganan Covid-19 di Salatiga Rp 70 Miliar, Setiap RW Kebagian Rp 15 Juta

Regional
Mengenang Jejak Glenn Fredly di Studio Rekaman Lokananta Solo...

Mengenang Jejak Glenn Fredly di Studio Rekaman Lokananta Solo...

Regional
Punya Laboratorium Sendiri, Tes Sampel Covid-19 di Jabar Kini Lebih Cepat

Punya Laboratorium Sendiri, Tes Sampel Covid-19 di Jabar Kini Lebih Cepat

Regional
Kapolda Jabar: Seluruh Polres Wajib Patroli Jam Malam Berskala Besar

Kapolda Jabar: Seluruh Polres Wajib Patroli Jam Malam Berskala Besar

Regional
Seorang PNS Ditangkap Bersama 4 PSK di Kamar Hotel, Salah Satunya Masih Remaja

Seorang PNS Ditangkap Bersama 4 PSK di Kamar Hotel, Salah Satunya Masih Remaja

Regional
Kronologi Lansia Dirampok di Sukabumi, Modusnya Pemberian Bantuan Dampak Corona

Kronologi Lansia Dirampok di Sukabumi, Modusnya Pemberian Bantuan Dampak Corona

Regional
45 Kasus Positif Covid-19, Papua Naikkan Status dari Siaga Jadi Tanggap Darurat Corona

45 Kasus Positif Covid-19, Papua Naikkan Status dari Siaga Jadi Tanggap Darurat Corona

Regional
Warga Tionghoa di Aceh Bagikan Ribuan Masker hingga Nasi Kotak Setiap Hari

Warga Tionghoa di Aceh Bagikan Ribuan Masker hingga Nasi Kotak Setiap Hari

Regional
Kabar Baik dari Situbondo, 4 Pasien Positif Covid-19 Sembuh

Kabar Baik dari Situbondo, 4 Pasien Positif Covid-19 Sembuh

Regional
Kompaknya Warga di Cimahi, Mengurus Tetangga yang Positif Corona

Kompaknya Warga di Cimahi, Mengurus Tetangga yang Positif Corona

Regional
Imbas Corona di Kaltim, 4.109 Pekerja Dirumahkan dan 323 Kena PHK

Imbas Corona di Kaltim, 4.109 Pekerja Dirumahkan dan 323 Kena PHK

Regional
Pasien Sembuh: Datanglah ke Fasilitas Kesehatan, Covid-19 Bukan Aib

Pasien Sembuh: Datanglah ke Fasilitas Kesehatan, Covid-19 Bukan Aib

Regional
Pekerja Terdampak Corona di Kalsel Terima Paket Sembako Senilai Rp 200.000

Pekerja Terdampak Corona di Kalsel Terima Paket Sembako Senilai Rp 200.000

Regional
Mengaku Anggota TNI Berpangkat Kapten, Pria Ini Tipu Perempuan Rp 60 Juta, Ini Modusnya

Mengaku Anggota TNI Berpangkat Kapten, Pria Ini Tipu Perempuan Rp 60 Juta, Ini Modusnya

Regional
Kadinkes NTB Minta Warga Tidak Kucilkan 2 Pasien Sembuh Covid-19

Kadinkes NTB Minta Warga Tidak Kucilkan 2 Pasien Sembuh Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X