Kebijakan Kontroversial Gubernur Kepri, Reklamasi Teluk hingga "Fingerprint" Shalat Subuh

Kompas.com - 11/07/2019, 09:04 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau, Rabu (20/7/2019) kerap mengeluarka kebijakan kontroversial.

Misalnya, pada tahun 2017, Nurdin mengeluarkan kebijakan yang mengundang kemarahan ASN karena melakukan mutasi pejabat Eselon II-IV Pemerintah Kepri yang dilaksanakan mendadak pada 7 November 2016. Anggota legislatif pun merespons laporan itu dan melakukan investigasi.

Sedikitnya, ada sembilan ketentuan yang dilanggar Pemprov Kepri dalam melakukan mutasi tersebut. Temuan pelanggaran ini yang menginisiasi 22 anggota legislatif untuk mengajukan hak interpelasi.

Sejak Provinsi Kepulauan Riau dibentuk tahun 2002, untuk pertama kalinya gubernur diinterpelasi oleh DPRD Kepri.

Pada waktu bersamaan, Mei 2017, masyarakat Kepri dikejutkan dengan pernyataan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada Triwulan I-2017, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2,02 persen, jauh lebih buruk dibanding Triwulan IV-2016 yang mencapai 5 persen.

Baca juga: Profil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Karir Mulus hingga Kena OTT KPK

 

BI mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri pada saat itu terburuk dalam sejarah di Pemerintahan Kepri.

Komunikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan wali kota dan bupati dinilai tersendat sehingga akan menyulitkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Contoh yang diambil, ketika Gubernur Nurdin setuju tarif listrik di Batam naik, Wali Kota Batam Rudi malah tidak mengetahuinya. Padahal Nurdin dan Rudi sama-sama dari Partai Nasdem.

Permasalahan lainnya juga rencana reklamasi kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang oleh Gubernur Nurdin. Namun Wali Kota Tanjungpinang menolaknya, karena belum melihat secara terperinci konsep reklamasi dan tujuan dari reklamasi itu sampai tahun 2017.

Kebijakan fingerprint

Pada Maret 2019, Nurdin juga mengeluarkan kebijakan yang menjadi perhatian publik, yaitu menerapkan fingerprint atau sidik jari saat shalat subuh berjamaah di masjid, khususnya untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan tersebut untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Namun banyak pejabat yang enggan shalat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan memilih shalat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena fingerprint. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap total 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019). Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Menurut Febri, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi ini.

"Diduga ini bukan penerimaan pertama nanti tentu kami akan identifikasi dan dalami lebih lanjut mulai dari proses pemeriksaan ini karena sesuai dengan hukum acara, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam ya nanti akan ditentukan status hukum perkaranya dan status pihak-pihak yang diamankan itu," kata Febri.

 

 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Pasien Positif Corona Pergi ke Sejumlah Tempat, Gugus Tugas Diminta Bergerak Cepat

1 Pasien Positif Corona Pergi ke Sejumlah Tempat, Gugus Tugas Diminta Bergerak Cepat

Regional
Pemuda ini Nekat Curi Sepeda Motor demi Biaya Menikah

Pemuda ini Nekat Curi Sepeda Motor demi Biaya Menikah

Regional
Gowes Massal dan Dangdutan, Ganjar Geram, Kirim WhatsApp ke Bupati Brebes: Itu Berbahaya

Gowes Massal dan Dangdutan, Ganjar Geram, Kirim WhatsApp ke Bupati Brebes: Itu Berbahaya

Regional
Dibangun Bertahap dan Bantah Ada Mistis, Cerita Giman tentang Rumahnya yang Disebut Bisa Berpindah Tempat

Dibangun Bertahap dan Bantah Ada Mistis, Cerita Giman tentang Rumahnya yang Disebut Bisa Berpindah Tempat

Regional
[POPULER NUSANTARA] Penjelasan Pemilik Soal Rumah Berpindah Tempat | Awal Mula 1.280 Orang di Secapa AD Diketahui Positif Covid-19

[POPULER NUSANTARA] Penjelasan Pemilik Soal Rumah Berpindah Tempat | Awal Mula 1.280 Orang di Secapa AD Diketahui Positif Covid-19

Regional
Cerita Ganjar soal Hobinya Bersepeda dan Pengalamannya Pingsan Saat Menggowes

Cerita Ganjar soal Hobinya Bersepeda dan Pengalamannya Pingsan Saat Menggowes

Regional
Di Selat Philip, Nyawa Hasan Hilang di Tangan Mandor Kapal China

Di Selat Philip, Nyawa Hasan Hilang di Tangan Mandor Kapal China

Regional
Ditolak Bidan, Seorang Ibu Jadi Tontonan Warga Saat Melahirkan, Ini Cerita Sang Suami

Ditolak Bidan, Seorang Ibu Jadi Tontonan Warga Saat Melahirkan, Ini Cerita Sang Suami

Regional
Cerita Polisi Bongkar Ladang Ganja 1 Hektar, Seminggu di Hutan hingga Alami Sakit

Cerita Polisi Bongkar Ladang Ganja 1 Hektar, Seminggu di Hutan hingga Alami Sakit

Regional
Detik-detik Terduga Teroris Ditembak, Sempat Sembunyi di Belakang Penjual Es

Detik-detik Terduga Teroris Ditembak, Sempat Sembunyi di Belakang Penjual Es

Regional
BERITA FOTO: Ini Penampakan Rumah yang Dianggap Bisa Pindah Sendiri di Ngawi

BERITA FOTO: Ini Penampakan Rumah yang Dianggap Bisa Pindah Sendiri di Ngawi

Regional
Kisah Pilu Seorang Ibu Melahirkan di Depan Rumah Bidan, Ditolong Saat Bayi Sudah Lahir dan Masih Diminta Bayaran Rp 800.000

Kisah Pilu Seorang Ibu Melahirkan di Depan Rumah Bidan, Ditolong Saat Bayi Sudah Lahir dan Masih Diminta Bayaran Rp 800.000

Regional
Rektor USU dan Wakilnya Dinyatakan Positif Corona Tanpa Gejala

Rektor USU dan Wakilnya Dinyatakan Positif Corona Tanpa Gejala

Regional
Tambah 18 Kasus Positif Covid-19, Solo Masuk Zona Hitam

Tambah 18 Kasus Positif Covid-19, Solo Masuk Zona Hitam

Regional
5 Dokter Meninggal dalam Sehari di Jatim, 3 karena Covid-19, 2 Penyakit Lain

5 Dokter Meninggal dalam Sehari di Jatim, 3 karena Covid-19, 2 Penyakit Lain

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X