Kebijakan Kontroversial Gubernur Kepri, Reklamasi Teluk hingga "Fingerprint" Shalat Subuh

Kompas.com - 11/07/2019, 09:04 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau, Rabu (20/7/2019) kerap mengeluarka kebijakan kontroversial.

Misalnya, pada tahun 2017, Nurdin mengeluarkan kebijakan yang mengundang kemarahan ASN karena melakukan mutasi pejabat Eselon II-IV Pemerintah Kepri yang dilaksanakan mendadak pada 7 November 2016. Anggota legislatif pun merespons laporan itu dan melakukan investigasi.

Sedikitnya, ada sembilan ketentuan yang dilanggar Pemprov Kepri dalam melakukan mutasi tersebut. Temuan pelanggaran ini yang menginisiasi 22 anggota legislatif untuk mengajukan hak interpelasi.

Sejak Provinsi Kepulauan Riau dibentuk tahun 2002, untuk pertama kalinya gubernur diinterpelasi oleh DPRD Kepri.


Pada waktu bersamaan, Mei 2017, masyarakat Kepri dikejutkan dengan pernyataan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada Triwulan I-2017, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2,02 persen, jauh lebih buruk dibanding Triwulan IV-2016 yang mencapai 5 persen.

Baca juga: Profil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Karir Mulus hingga Kena OTT KPK

BI mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri pada saat itu terburuk dalam sejarah di Pemerintahan Kepri.

Komunikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan wali kota dan bupati dinilai tersendat sehingga akan menyulitkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Contoh yang diambil, ketika Gubernur Nurdin setuju tarif listrik di Batam naik, Wali Kota Batam Rudi malah tidak mengetahuinya. Padahal Nurdin dan Rudi sama-sama dari Partai Nasdem.

Permasalahan lainnya juga rencana reklamasi kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang oleh Gubernur Nurdin. Namun Wali Kota Tanjungpinang menolaknya, karena belum melihat secara terperinci konsep reklamasi dan tujuan dari reklamasi itu sampai tahun 2017.

Kebijakan fingerprint

Pada Maret 2019, Nurdin juga mengeluarkan kebijakan yang menjadi perhatian publik, yaitu menerapkan fingerprint atau sidik jari saat shalat subuh berjamaah di masjid, khususnya untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan fingerprint tersebut berdasarkan SK sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjamaah tidak dilaksanakan setiap hari, namun hanya pada hari Jumat.

Kebijakan tersebut untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Namun banyak pejabat yang enggan shalat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan memilih shalat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena fingerprint. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap total 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019). Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Menurut Febri, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi ini.

"Diduga ini bukan penerimaan pertama nanti tentu kami akan identifikasi dan dalami lebih lanjut mulai dari proses pemeriksaan ini karena sesuai dengan hukum acara, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam ya nanti akan ditentukan status hukum perkaranya dan status pihak-pihak yang diamankan itu," kata Febri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riau Bakal Hadapi Kemarau Panjang, TNI Gunakan Alat Canggih Atasi Karhutla

Riau Bakal Hadapi Kemarau Panjang, TNI Gunakan Alat Canggih Atasi Karhutla

Regional
Bupati Bogor Tawarkan Liburan kepada Yusuf Sepulang dari Wuhan

Bupati Bogor Tawarkan Liburan kepada Yusuf Sepulang dari Wuhan

Regional
Bocah 2 Tahun Asal Aceh Diduga Dijual di Malaysia, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Asal Aceh Diduga Dijual di Malaysia, Ini Kronologinya

Regional
Korban Penipuan Wedding Organizer di Cianjur Tergiur Potongan Harga 50 Persen

Korban Penipuan Wedding Organizer di Cianjur Tergiur Potongan Harga 50 Persen

Regional
Di Balik Penonaktifan Dosen Unnes yang Diduga Hina Jokowi, Status 8 Bulan Lalu hingga Kasus Plagiarisme

Di Balik Penonaktifan Dosen Unnes yang Diduga Hina Jokowi, Status 8 Bulan Lalu hingga Kasus Plagiarisme

Regional
Korban Penipuan Wedding Organizer di Cianjur Terus Bertambah Jadi 24 Orang

Korban Penipuan Wedding Organizer di Cianjur Terus Bertambah Jadi 24 Orang

Regional
Tertipu Wedding Organizer Abal-abal, Bayar Puluhan Juta dan Hanya Dapat Bunga Kering

Tertipu Wedding Organizer Abal-abal, Bayar Puluhan Juta dan Hanya Dapat Bunga Kering

Regional
Anggaran Perbaikan Tak Mencukupi, 6.128 Ruang Kelas SD di Tasikmalaya Masih Rusak

Anggaran Perbaikan Tak Mencukupi, 6.128 Ruang Kelas SD di Tasikmalaya Masih Rusak

Regional
[POPULER NUSANTARA] Gubernur Kalteng Evakuasi Kecelakaan | Dosen Unnes Dibebastugaskan karena Diduga Hina Jokowi

[POPULER NUSANTARA] Gubernur Kalteng Evakuasi Kecelakaan | Dosen Unnes Dibebastugaskan karena Diduga Hina Jokowi

Regional
Kisah Yusuf Pulang dari Wuhan lalu Masuk Karantina Natuna, Takut dan Was-was Saat Wabah Corona Merebak

Kisah Yusuf Pulang dari Wuhan lalu Masuk Karantina Natuna, Takut dan Was-was Saat Wabah Corona Merebak

Regional
7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan

7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan

Regional
Dikepung Banjir dan Longsor, Wisatawan Geopark Ciletuh Terjebak Tidak Bisa Pulang

Dikepung Banjir dan Longsor, Wisatawan Geopark Ciletuh Terjebak Tidak Bisa Pulang

Regional
Longsor Kembali Jebol Rumah Warga Kulon Progo

Longsor Kembali Jebol Rumah Warga Kulon Progo

Regional
Kronologi Keponakan Tembak Paman dengan Senapan Angin hingga Tewas

Kronologi Keponakan Tembak Paman dengan Senapan Angin hingga Tewas

Regional
Pulang dari Singapura, Pasien Suspect Virus Corona Dirawat di RSUD Ir Soekarno Bangka

Pulang dari Singapura, Pasien Suspect Virus Corona Dirawat di RSUD Ir Soekarno Bangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X