Polemik Surat Edaran Siswa Wajib Berbusana Muslim, Pemkab Gunung Kidul Minta Maaf

Kompas.com - 25/06/2019, 14:03 WIB
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi ditemui di Geosite Ngingrong, Wonosari, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/MARKUS YUWONO Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi ditemui di Geosite Ngingrong, Wonosari, Selasa (25/6/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, meminta maaf terkait munculnya surat edaran kepada wali murid terkait kewajiban penggunaan pakaian Muslim bagi seluruh siswa baru dan siswa kelas II sampai kelas VI.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan, setelah surat edaran SD Karangtengah 3 viral di media sosial, pihaknya bersama Bupati melakukan rapat koordinasi.

Salah satunya, memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SD Karangtengah 3. Hasilnya, dilakukan revisi dan dianggap sudah selesai.


"Kalau saya tidak prejudice (berprasangka), kalau saya husnuzon (berprasangka baik) bahwa yang bersangkutan tidak paham merumuskan regulasi. Merumuskan regulasi tidak boleh sampai diskriminasi, apalagi menghilangkan hak-hak konstitusional warga. Itu yang harus dipahami," ucapnya ditemui di Geosite Ngingrong, Wonosari, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Kata Kepala Sekolah soal Diterbitkannya Surat Edaran Wajib Pakaian Muslim

"Oleh karena itu, saya juga menyampaikan mohon maaf kalau ada perasaaan tidak nyaman atas regulasi yang begitu. Tetapi insya Allah itu tidak terlalu jauh, dan mungkin bagi saya ya ketidaktahuan, bukan bermaksud hal lebih dari itu, apalagi politik, apalagi jauh dari itu ideologis. Insya Allah tidak. Masyarakat Gunung Kidul memiliki kearifan cukup andal," ujarnya.

Untuk mencegah hal serupa tidak terjadi, pihaknya meminta seluruh pemegang kebijakan diberi pelatihan.

"Saya sudah matur ke ibu bupati, penting teman-teman pembuat regulasi belajar merumuskan regulasi," katanya.

Sementara Kepala Disdikpora Gunung Kidul Bahron Rosyid mengatakan, pihaknya sudah memanggil kepala sekolah. Kepala sekolah mengakui kesalahan dalam membuat redaksi.

"Dan agar tidak jadi polemik untuk itu dicabut dan diganti, khususnya bagi kelas I yang beragama Islam dianjurkan mengenakan seragam berbusana Muslim," ucapnya.

Disinggung mengenai saran dari Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY yang ingin kata dianjurkan pada revisi surat edaran diganti dengan dapat, dia menilainya tidak perlu karena sifat kata menganjurkan tidak mengarah ke pemaksaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X