DPR Aceh Desak Pemerintah Sosialisasikan Fatwa Haram PUBG

Kompas.com - 22/06/2019, 20:06 WIB
 Konferensi pers Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019). KOMPAS. COM/ RAJA UMAR Konferensi pers Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sangat mendukung Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh yang telah mengeluarkan fatwa haram terhadap permainan PlayerUnknown’s Battlegrounds atau PUBG dan sejenisnya di Aceh karena banyak menimbulkan dampak negatif.

"Kami di DPRA sangat mendukung fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya di Aceh yang telah dikeluarkan fatwa oleh MPU," kata aggota DPRA dari Fraksi PAN, Afrizal Asnawi, kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).

Asrizal menyebutkan, DPRA Aceh selanjutnya akan mengawal dan mendorong Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyosialisasikan fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya kepada masyarakat yang telah dikeluarkan MPU tersebut.

"Kami dari DPRA akan mengawal dan mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan kepada publik, karena setiap fatwa yang dikeluarkan ulama melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai sisi, sehingga tugas kami legislatif untuk mengawal dan mendorong semua pihak," katanya.

Baca juga: 5 Fakta PUBG Haram di Aceh, Sarankan untuk Diblokir hingga Ancam Simbol Agama

Asrizal mengatakan akan merekomendasikan bentuk sosialisasi fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya kepada plt gubernur Aceh, bupati dan wali kota di Aceh dalam bentuk selebaran dan baliho yang selama ini sering terpampang foto mereka.

"Tugas ulama sudah selesai setelah mengeluarkan fatwa, selanjutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pada masyarakat, baik dalam bentuk selebaran maupun baliho yang selama ini hanya terpampang wajah PLT gubernur dan bupati/wali kota," katanya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa mengharamkan permainan gim PlayerUnknown’s Battlegrounds atau yang lebih dikenal dengan PUBG, serta permainan sejenisnya.

Fatwa itu dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan dengar pendapat bersama pakar informasi dan teknologi (IT), psikolog dan fikih Islam secara mendalam saat sidang paripurna Ulama ke-III Tahun 2019 selama dua hari.

“MPU Aceh mengeluarkan fatwa permainan gim PUPG dan sejenisnya haram hukumnya di Aceh,” kata Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: PUBG Haram di Aceh

 

Menurut Faisal, pertimbangan MPU Aceh mengelurakan fatwa haram terhadap PUPG dan sejenisnya itu karena hasil kajian pakar dan ahli, game online itu dapat mengubah perilaku dan menggangu kesehatan.

 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta 2 Anggota TNI Adu Jotos dengan Polisi, Dipicu Salah Paham di Jalan

Fakta 2 Anggota TNI Adu Jotos dengan Polisi, Dipicu Salah Paham di Jalan

Regional
Selamat Berpulang Mas Djaduk...

Selamat Berpulang Mas Djaduk...

Regional
Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Regional
APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

Regional
Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Regional
Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Regional
Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Regional
Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Regional
Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Regional
Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Regional
Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Regional
Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Regional
8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X