Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Kompas.com - 18/06/2019, 06:48 WIB
Aktivitas jemaah Ahmadiyah di lokasi penitipan di Lokal Latihan Kerja (LLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Selong, Lombok Timur. Jumat (7/6/2019)KOMPAS.com/IDHAM KHALID Aktivitas jemaah Ahmadiyah di lokasi penitipan di Lokal Latihan Kerja (LLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Selong, Lombok Timur. Jumat (7/6/2019)


LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Warga Ahmadiyah asal Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, yang saaat ini masih di lokasi penitipan Loka Latihan Kerja (LLK) Selong, sudah tidak bisa balik ke kampung halamannya.

Hal itu dikarenakan warga setempat sudah tidak bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Nusa Tenggara Barat Lalu Syafii menyebutkan, jemaah Ahmadiyah yang tinggal di Desa Greneng, Lombok Timur, tidak bisa diterima kembali oleh warga setempat dikarenakan masih dianggap melakukan peribadatan secara eksklusif.

“Sudah final keputusan dari warga, mereka sudah tidak bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah di kampungnya, karena tata cara peribadatan yang dianggap masih eksklusif,” kata Syafii, saat dikonfirmasi, Senin (17/6/2019) malam.


Baca juga: Jemaah Ahmadiyah Lombok Timur Akan Direlokasi ke Tempat Aman

Jemaah Ahmadiyah itu melakukan peribadatan dengan eksklusif, mereka tidak mau berjemaah bersama warga lainnya, kalau bukan sesama anggota Ahmadiyah sendiri,” sebut Syafii.

Ia menyebutkan, semula warga Desa Greneng masih bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah asalkan tidak melakukan peribadatan dengan tertutup lagi. Namun, hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh jemaah Ahmadiyah.

“Sebenarnya kami pernah melakukan usaha mediasi bersama warga agar bisa menerima keberadaan jemaah Ahmadiyah, warga di Desa Greneng setuju menerima kembali jemaah Ahmadiyah asalkan jangan melakukan peribadatan dengan tertutup lagi, tapi jemaah Ahmadiyah sendiri yang belum bisa memenuhi keinginan warga,” sebut dia.

Dia mengungkapkan, jemaah Ahmadiyah tidak bisa menerima keinginan warga setempat lantaran tidak adanya persetujuan dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Ahamdiyah.

Baca juga: Lebaran di Pengungsian, Jemaah Ahmadiyah Rindu Kampung Halaman

“Alasan jemaah Ahmadiyah masih belum memenuhi keinginan masyarakat, karena mereka tidak mendapatkan izin dari DPP Ahmadiyah, mereka ini organisasi besar, jadi mereka harus menuruti atau mematuhi apa yang dikatakan DPP,” terang dia.

Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan bantuan Rp 40 juta per kepala keluarga kepada jemaah Ahmadiyah untuk merehab rumahnya yang rusak.

Namun, karena jemaah Ahmadiyah tetap tidak bisa memenuhi keinginan warga setempat, akhirnya uang tersebut digunakan untuk hal yang lain untuk kebutuhan hidup jemaah Ahmadiyah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X