5 Fakta Gerakan Rekonsiliasi Nasional Pasca-pemilu, Tolak Gerakan Inkonstitusional hingga Waspada "Post-truth"

KOMPAS.com - Aksi mahasiswa di Yogyakarta mendesak elite politik untuk menggelar rekonsiliasi nasional pasca-pemilu. 

Para mahasiswa berpendapat, rekonsiliasi tersebut dianggap mampu mendinginkan situasi politik yang tengah memanas akhir-akhir ini. 

Sementara itu, sejumlah relawan Jokowi-Ma'ruf di Surabaya juga mengajak masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi nasional. 

Hal itu akan segera terwujud jika rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan di daerah-daerah. 

Baca fakta lengkapnya berikut ini:

1. Jaga persatuan

Dok. Kemenristekdikti Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus menyampaikan pernyataan sikap terkait pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 saat bertemu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Gedung D Kemenristekdikti (20/5/2019).

Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus saat bertemu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir di Gedung D Kemenristekdikti (20/5/2019) menyampaikan 4 pernyataan sikap terkait Pemilu 2019.

Salah satunya mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta menolak seluruh gerakan inkonstitusional pasca-pemilu. 

Salah satu penyataan sikap itu adalah: Kami mahasiswa Indonesia – yang tergabung dalam Kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI), IMM, Hikmahbudhi, KMHDI – mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga: Terkait Pelaksanaan Pemilu 2019, Ini 4 Pernyataan Sikap Mahasiswa

2. Rekonsiliasi nasional elite politik

KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jogja (AMJ) saat menggelar aksi di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Rabu (22/05/2019)

Dalam aksinya, para mahasiswa menolak gerakan inkonstitusional dan mendesak para elite politik melakukan rekonsiliasi pasca-pemilu 2019.

"Kita mendorong para elite politik segera rekonsiliasi. Jangan justru memberikan propaganda negatif yang dapat memecah belah bangsa," ujar koordinator aksi, Afrizal Rudolf, di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu.

Menurutnya, dalam situasi saat ini peran elite politik sangatlah penting untuk mendinginkan suasana.

Afrizal mengatakan, kerusuhan yang terjadi saat ini adalah bentuk-bentuk reaksioner. Aliansi Mahasiswa Jogja khawatir reaksi tersebut mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional.

Baca Juga: Mahasiswa di Yogyakarta Desak Elit Politik Segera Rekonsiliasi

3. Tolak gerakan inkonstitusional

Getty Images/iStockphoto/champc ilustrasi massa

Dalam aksinya tersebut, AMJ juga khawatir atas reaksi para elite politik yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional.

Karenanya, lewat aksi ini, pihaknya mengingatkan agar hasil dari pemilu disikapi dengan cara-cara konstitusional.

"Jangan sampai ada gerakan-gerakan atau upaya-upaya untuk memecah belah bangsa. Karena dikhawatirkan akan digunakan beberapa oknum yang lain, ditunggangi untuk memecah belah bangsa," ujar Afrizal.

Menurutnya, upaya memecah belah bangsa memang belum cukup bukti yang cukup jelas. Namun, tanda-tandanya sudah semakin nampak.

Baca Juga: Kapolda Jatim Tinjau Lokasi Pembakaran Kantor Polsek di Sampang

4. Relawan Jokowi serukan rekonsiliasi

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Kelompok Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI serukan Islah Nasional, Rabu (22/5/2019)

Ksatria Airlangga, kelompok relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Surabaya, menyerukan rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2019.

Rekonsiliasi dianggap akan berlaku efektif jika diawali dari daerah. Tugas mengawal upaya rekonsiliasi, kata dia, wajib bagi semua relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di semua daerah setelah tugas utama yakni mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami sebagai relawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merajut kembali hubungan sosial yang retak sebagai akibat gesekan politik selama proses pemilu berlangsung," kata Koordinator Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko, Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, meski ada sebagian kubu Prabowo-Sandi yang masih belum bisa menerima keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019, namun itu bukanlah suatu halangan untuk melakukan rekonsiliasi.

"Karena itulah kami sarankan rekonsiliasi baiknya dimulai dari level paling kecil di daerah," ujarnya.

Baca Juga: Relawan Jokowi-Ma'ruf Serukan Rekonsiliasi Nasional

5. Waspada "post truth"

KOMPAS.com/IDHAM KHALID Dua pemuda mengenakan topeng Jokowi dan Prabowo sebagai simbol perdamaian, saat pawai taaruf menyambut bulan suci Ramadhan

Kelompok Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI menyerukan ada islah nasional pasca-pemilu.

Islah antara kedua belah pihak yakni pihak Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf Amin akan mendorong terciptanya stabilitas dan persatuan nasional.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI, Benny Kanggur, mengatakan, islah juga akan menangkal pasca-kebenaran (post truth).

Pasca-kebenaran adalah sebuah keadaan ketika pendapat yang bersifat emosional lebih diutamakan ketimbang fakta.

Menurut Benny, pasca-kebenaran adalah kejahatan yang terstruktur yang jika dibiarkan akan mengalahkan kebaikan yang terstruktur.

"Narasi post ruth harus dilawan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang," tambahnya.

Baca Juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak

Sumber: KOMPAS.com (Achmad Faizal, Wijaya Kusuma, Perdana Putra)