Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Gerakan Rekonsiliasi Nasional Pasca-pemilu, Tolak Gerakan Inkonstitusional hingga Waspada "Post-truth"

Kompas.com - 23/05/2019, 14:01 WIB
Michael Hangga Wismabrata,
Farid Assifa

Tim Redaksi

Dalam aksinya tersebut, AMJ juga khawatir atas reaksi para elite politik yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional.

Karenanya, lewat aksi ini, pihaknya mengingatkan agar hasil dari pemilu disikapi dengan cara-cara konstitusional.

"Jangan sampai ada gerakan-gerakan atau upaya-upaya untuk memecah belah bangsa. Karena dikhawatirkan akan digunakan beberapa oknum yang lain, ditunggangi untuk memecah belah bangsa," ujar Afrizal.

Menurutnya, upaya memecah belah bangsa memang belum cukup bukti yang cukup jelas. Namun, tanda-tandanya sudah semakin nampak.

Baca Juga: Kapolda Jatim Tinjau Lokasi Pembakaran Kantor Polsek di Sampang

4. Relawan Jokowi serukan rekonsiliasi

Ksatria Airlangga, kelompok relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Surabaya, menyerukan rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2019.

Rekonsiliasi dianggap akan berlaku efektif jika diawali dari daerah. Tugas mengawal upaya rekonsiliasi, kata dia, wajib bagi semua relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di semua daerah setelah tugas utama yakni mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami sebagai relawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merajut kembali hubungan sosial yang retak sebagai akibat gesekan politik selama proses pemilu berlangsung," kata Koordinator Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko, Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, meski ada sebagian kubu Prabowo-Sandi yang masih belum bisa menerima keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019, namun itu bukanlah suatu halangan untuk melakukan rekonsiliasi.

"Karena itulah kami sarankan rekonsiliasi baiknya dimulai dari level paling kecil di daerah," ujarnya.

Baca Juga: Relawan Jokowi-Ma'ruf Serukan Rekonsiliasi Nasional

5. Waspada "post truth"

Dua pemuda mengenakan topeng Jokowi dan Prabowo sebagai simbol perdamaian, saat pawai taaruf menyambut bulan suci RamadhanKOMPAS.com/IDHAM KHALID Dua pemuda mengenakan topeng Jokowi dan Prabowo sebagai simbol perdamaian, saat pawai taaruf menyambut bulan suci Ramadhan

Kelompok Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI menyerukan ada islah nasional pasca-pemilu.

Islah antara kedua belah pihak yakni pihak Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf Amin akan mendorong terciptanya stabilitas dan persatuan nasional.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI, Benny Kanggur, mengatakan, islah juga akan menangkal pasca-kebenaran (post truth).

Pasca-kebenaran adalah sebuah keadaan ketika pendapat yang bersifat emosional lebih diutamakan ketimbang fakta.

Menurut Benny, pasca-kebenaran adalah kejahatan yang terstruktur yang jika dibiarkan akan mengalahkan kebaikan yang terstruktur.

"Narasi post ruth harus dilawan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang," tambahnya.

Baca Juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak

Sumber: KOMPAS.com (Achmad Faizal, Wijaya Kusuma, Perdana Putra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com