Ditunjuk Presiden Jadi Kepala BKKBN, Bupati Kulon Progo: Setelah Ketemu Sekab, Baru Bisa Cerita

Persiapan lain, tentu harus memastikan bagaimana berbagai program ekonomi kerakyatan di Kulon Progo masih akan berlanjut, terlebih mengingat daerah ini baru mekar.

"Sempat galau juga, soalnya banyak program. Banyak inisiasi program yang harus diselesaikan. Harus banyak kesiapan," katanya.

Hasto mengungkapkan isu di kependudukan dan keluarga berencana menurutnya memang penuh tantangan dari hulu ke hilir. Di dalamnya terkait isu kesehatan, pengangguran, hingga bagaimana mewujudkan keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.

Baca juga: Warga Cemas dengan Bandara Baru, Bupati Kulon Progo Bilang Mari Berpikir Rasional

Di sisi hulu tentu harus bisa menekan angka kematian ibu hamil dan bayi, keberhasilan kontrasepsi, hingga menekan angka stunting. Di antara beberapa upayanya ialah dengan mengelola pola melahirkan agar tidak terlalu dekat kelahiran satu dengan berikutnya.

Sementara di sisi hilir, kata Hasto, kependudukan bicara tentang bonus demografi pada rentang 2020-2030 yang diperkirakan sampai 46 persen.

Hasto mengartikan ini sebagai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia tidak produktif.

Keberhasilan mengelola bonus demografi ini merupakan modal pembangunan pada masa depan. Sebaliknya, ketidakmampuan mengelolanya justru jadi beban pembangunan.

"Saya kira isu-isu itu yang sangat berkaitan," kata Hasto.

Hasto Wardoyo lahir di Kulon Progo, 55 tahun silam. Ia dikenal sebagai dokter kebidanan dan pengusaha bidang jasa kesehatan. Hasto menjadi bupati sejak 2011. Ini periode kedua ia menjabat hingga 2022.

Hasto terkenal dengan berbagai program yang mengangkat perekonomian Kulon Progo. Program terobosannya adalah niat untuk terus menumbuhkan startup yang berbasis kerakyatan di daerahnya dan bukan memunculkan startup yang mengakumulasi uang sehingga mencipta kapitalis berikutnya.