Ditunjuk Presiden Jadi Kepala BKKBN, Bupati Kulon Progo: Setelah Ketemu Sekab, Baru Bisa Cerita

KULON PROGO, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jokowi melontarkan hal ini di sela-sela keterangan pers peresmian Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur.

Hasto menyambut terbuka keinginan Presiden. Menurutnya, keputusan siapa pun yang ditunjuk harus siap mengemban tugas baru itu.

"Kita ini kalau dapat amanah ya bismillah, kalau tidak dapat ya alhamdulillah. Sejak dulu ya begitulah menyikapinya," kata Hasto di rumahnya, Senin (13/5/2019) menjelang tengah malam.

Baca juga: Bupati Kulon Progo Ingatkan Warga Tidak Bermusuhan karena Beda Pilihan

Dokter kebidanan ini mengakui, sampai sekarang dirinya tahu penunjukan dirinya sebagai orang nomor satu di BKKBN itu melalui pesan singkat WA dari seorang pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Pesan itu berupa foto surat petikan penunjukan dirinya sebagai kepala BKKBN. Surat itu memiliki kop berlambang bintang warna coklat.

Terdapat tulisan "Presiden Republik Indonesia" dengan dua poin. Pertama, pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKBN terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dalam poin itu dijelaskan, sebagai Kepala BKKBN memiliki wewenang dan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lain setingkat jabatan struktural eselon I.

Hasto berharap semua pihak menunggu kepastian ini sampai dirinya menerima surat keputusan itu.

"Surat belum ada yang saya terima. Jadi belum bisa, hanya lisan tapi dengan surat," kata Hasto.

Baca juga: Bupati Kulon Progo Ingin Kekhasan Batik Geblek Renteng Menghias Underpass di NYIA

Hasto mengungkapkan, dirinya mendapat undangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Selasa siang ini.

Ia tidak bisa memastikan apakah ini terkait dengan bocoran SK yang sempat tersebar di media sosial ini.

"Ranah sekretaris kabinet. Saya ditelepon Pak Pramono Anung untuk ke sana. Saya ke sana jam 07.00, mungkin (setelah itu) baru bisa cerita. Sekarang belum bisa. Mestinya memang terkait dengan surat ini. Sumber dari Seskab. Tidak ada diskusi panjang lebar via telepon. Maka jawaban saya sabar ya," kata Hasto.

Kebutuhan Kepala BKKBN memang sudah lama karena kekosongan jabatan itu. Posisi ini setara eselon I.

Hasto mengakui perlu persiapan matang bila benar menerima keputusan itu, terutama karena perbedaan dari sebelumnya memimpin sebuah daerah selanjutnya harus memimpin sebuah direktorat.

Persiapan lain, tentu harus memastikan bagaimana berbagai program ekonomi kerakyatan di Kulon Progo masih akan berlanjut, terlebih mengingat daerah ini baru mekar.

"Sempat galau juga, soalnya banyak program. Banyak inisiasi program yang harus diselesaikan. Harus banyak kesiapan," katanya.

Hasto mengungkapkan isu di kependudukan dan keluarga berencana menurutnya memang penuh tantangan dari hulu ke hilir. Di dalamnya terkait isu kesehatan, pengangguran, hingga bagaimana mewujudkan keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.

Baca juga: Warga Cemas dengan Bandara Baru, Bupati Kulon Progo Bilang Mari Berpikir Rasional

Di sisi hulu tentu harus bisa menekan angka kematian ibu hamil dan bayi, keberhasilan kontrasepsi, hingga menekan angka stunting. Di antara beberapa upayanya ialah dengan mengelola pola melahirkan agar tidak terlalu dekat kelahiran satu dengan berikutnya.

Sementara di sisi hilir, kata Hasto, kependudukan bicara tentang bonus demografi pada rentang 2020-2030 yang diperkirakan sampai 46 persen.

Hasto mengartikan ini sebagai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia tidak produktif.

Keberhasilan mengelola bonus demografi ini merupakan modal pembangunan pada masa depan. Sebaliknya, ketidakmampuan mengelolanya justru jadi beban pembangunan.

"Saya kira isu-isu itu yang sangat berkaitan," kata Hasto.

Hasto Wardoyo lahir di Kulon Progo, 55 tahun silam. Ia dikenal sebagai dokter kebidanan dan pengusaha bidang jasa kesehatan. Hasto menjadi bupati sejak 2011. Ini periode kedua ia menjabat hingga 2022.

Hasto terkenal dengan berbagai program yang mengangkat perekonomian Kulon Progo. Program terobosannya adalah niat untuk terus menumbuhkan startup yang berbasis kerakyatan di daerahnya dan bukan memunculkan startup yang mengakumulasi uang sehingga mencipta kapitalis berikutnya.