Bawaslu Makassar Sidang 112 Petugas KPPS yang Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kompas.com - 09/05/2019, 18:31 WIB
Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari saat diwawancara di kantor Bawaslu Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/5/2019). Kompas.com/HIMAWAN Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari saat diwawancara di kantor Bawaslu Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/5/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 112 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, disidangkan di kantor Bawaslu Makassar terkait dugaan pelanggaran administrasi dan penghitungan surat suara C1 pada pelaksanaan Pemilihan Umum (17/4/2019) lalu. 

112 petugas KPPS ini berasal dari 16 TPS. Busman Said, salah satu pelapor yang juga merupakan anggota tim TKD Kota Makassar mengatakan bahwa pelaporan ini berdasarkan profesionalisme tentang tata cara PPS dalam menjalankan tugasnya berlandaskan PKPU. 

"Artinya begini, masa tingkat pemahaman kecil seperti pengisian C1 aja, ada kesalahan di 16 TPS loh. Nah ini kan komando. Kita pertanyakan rekrutmen teman-teman di PPS gimana, kemudian pelaksanaan bimtek. Jadi ini garis komando dari atas," kata Busman saat ditemui usai sidang yang digelar di Bawaslu, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Komisioner KPUD Sempat Menghilang di Jayapura, Hasil Pemilu di Yahukimo Direkapitulasi Ulang

Busman menambahkan, pelaporan ini juga merupakan hasil koreksi pelaksanaan Pemilu di Kota Makassar yang masih banyak diliputi kesalahan.

Ia mencontohkan, salah satunya ialah penjumlahan suara sah ditulis di penjumlahan suara yang tidak sah.

"Kami ingin KPU bertanggung jawab dengan masalah seperti ini," imbuhnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari mengungkapkan bahwa proses sidang ini masih akan berlanjut dan dikaji oleh timnya.

Ia menyebut, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dari terlapor terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ratusan petugas KPPS tersebut.

Baca juga: Real Count KPU, Jokowi-Maruf Unggul di Bangka Belitung

"Ada lima dokumen yang dijadikan alat bukti pelapor. Kita besok rencana mengundang panwascam dan PPK untuk mengklarifikasi apakah yang disampaikan pelapor ini itu juga dokumen yang dibawa ke tingkat kecamatan," kata Nursari saat ditemui di kantornya.

Nursari menerangkan bahwa soal profesionalisme kinerja KPPS yang dilaporkan pelapor tetap akan diproses oleh pihaknya.

"Misalnya kalau ada pelanggaran disitu kami akan proses. Tapi sekarang belum kita simpulkan karena masih dalam tahap pembuktian," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Jambret 27 Kali Beraksi, Akhirnya Ditembak Polisi

Dua Jambret 27 Kali Beraksi, Akhirnya Ditembak Polisi

Regional
Sungai Meluap, 42 Desa dan 149 Hektar Sawah Terendam Banjir di Aceh Singkil

Sungai Meluap, 42 Desa dan 149 Hektar Sawah Terendam Banjir di Aceh Singkil

Regional
Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Tenda Didirikan untuk IGD di RSUD Cilacap

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Tenda Didirikan untuk IGD di RSUD Cilacap

Regional
Penanganan Covid-19, DIY akan Tambah Nakes dan Tempat Tidur

Penanganan Covid-19, DIY akan Tambah Nakes dan Tempat Tidur

Regional
Berkat Belatung, Peternak Ayam Ini Tetap Bertahan meski Dihajar Pandemi

Berkat Belatung, Peternak Ayam Ini Tetap Bertahan meski Dihajar Pandemi

Regional
Jelang Coblosan Pilkada, Kabupaten Tasikmalaya Naik Status Zona Merah

Jelang Coblosan Pilkada, Kabupaten Tasikmalaya Naik Status Zona Merah

Regional
Pemkot Pontianak Pastikan Gelar Belajar Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Pemkot Pontianak Pastikan Gelar Belajar Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Rumah Rusak karena Puting Beliung, 25 KK di Kabupaten Dompu Masih Mengungsi

Rumah Rusak karena Puting Beliung, 25 KK di Kabupaten Dompu Masih Mengungsi

Regional
Pasca-acara Rizieq Shihab di Bogor, Dinkes Sebut 20 Orang Reaktif Bukan Positif Covid-19

Pasca-acara Rizieq Shihab di Bogor, Dinkes Sebut 20 Orang Reaktif Bukan Positif Covid-19

Regional
Sehari Beroperasi, Rusunawa di Tegal Sudah Isolasi 3 Pasien Covid-19

Sehari Beroperasi, Rusunawa di Tegal Sudah Isolasi 3 Pasien Covid-19

Regional
5 Kasus Pencurian Kotak Amal, Satu Keluarga hingga Sekdes Jadi Pelaku Pembobolan

5 Kasus Pencurian Kotak Amal, Satu Keluarga hingga Sekdes Jadi Pelaku Pembobolan

Regional
Pelaku Pembunuhan yang Ditangkap di Makassar Terlibat Kasus Penipuan

Pelaku Pembunuhan yang Ditangkap di Makassar Terlibat Kasus Penipuan

Regional
Jejak dan Bekas Cakaran Macan Tutul di Gunung Merapi Tak Lagi Terlihat sejak 2012

Jejak dan Bekas Cakaran Macan Tutul di Gunung Merapi Tak Lagi Terlihat sejak 2012

Regional
Suami Paksa Istri dan Anaknya 26 Kali Mencuri Kotak Amal di Masjid

Suami Paksa Istri dan Anaknya 26 Kali Mencuri Kotak Amal di Masjid

Regional
Gulma Tutup Sungai Mahakam di 3 Desa, Ini Penjelasan DLH Kukar

Gulma Tutup Sungai Mahakam di 3 Desa, Ini Penjelasan DLH Kukar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X