Harapan Pemilih Difabel Gunakan Hak Pilih di Pemilu Tanpa Diskriminasi

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi mengatakan ada 1.736 difabel yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Jumlah tersebut terdiri dari tunadaksa sebanyak 411, tunanetra 328, tunarungu 338, tunagrahita 265, dan 394 disabilitas lainnya 394. Meski demikian, dia meragukan data yang berasal dari Dinas Sosial tersebut, dan menduga masih banyak yang belum terdata karena faktor psikologis keluarga yang malu untuk mendaftarkan.

Sopidi menjelaskan, KPU RI hanya menyediakan templat braille untuk jenis surat suara pilpres dan DPD RI. Templat braille tidak untuk surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI.

Dua jenis templat itu disebar ke 6.750 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Cirebon.

“Ini harus dilakukan praktik, dan kita sudah empat kali praktik di Kenanga, Lemahabang, Panguragan, dan Beringin. Tekniknya adalah KPU menggunakan guru di tiap komunitas. Mereka yang mengajarkan para difabel khususnya netra,” kata Sopidi, Sabtu (13/4/2019).

Baca juga: KPU Imbau Penyandang Difabel Tidak Gadaikan Hak Pilihnya..

Meski demikian, Sopidi mengakui, tingkat efektifitas masih sangat kurang.

Dia juga mengakui jumlah anggota relasi basis difabel masih sangat minim. Ini terjadi karena alasan administrasi dan akomodasi semisal tranportasi, alat peraga, narasumber, dan lainnya.

Untuk mengantisipasi minimnya sosialisasi dan sarana untuk difabel, KPU menggunakan pola dampingan. Pihak keluarga atau pihak tertentu menjadi pendamping dengan syarat melampirkan formulir A3 yang berisi pernyataan.

Husnul Komisioner KPU Kabupaten Cirebon menyebutkan, pembentukan anggota relasi dari difabel adalah bukti KPU tidak hanya menjadikan difabel sebagai sasaran pemilih, melainkan juga pembantu pelaksana.

Bahkan KPU juga menyediakan ruang kepada rekan-rekan difabel menjadi pelaksana di tingkat PPK atau PPS selama syarat terpenuhi.

Baca juga: 8 Fakta Seputar Beasiswa Bidikmisi, Atlet dan Difabel

KPU juga sudah menyediakan templat braille untuk difabel netra. Namun Husnul menyebutkan jika kemampuan membaca braille tidak dimiliki semua tunanetra kecuali yang sekolah.

“Kalau braille itu biasanya teman-teman netra yang bersekolah. Mereka yang mempunyai kesempatan sekolah, tentu bisa membaca braille. Sekalipun dari data kami memang lebih banyak yang tidak mengerti soal braille. Tapi itu bagi kami tidak soal, terpenting ketersediaan itu sudah ada di tiap TPS,” kata Husnul kepada Kompas.com, Senin (15/4/2019).

Berharap Pemilu Setara

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cirebon Raya, Imam Syafi’i berharap penyelenggara pemilu lebih memperhatikan lagi DPT difabel. Mereka memiliki hak suara, sehingga perlu memikirkan aksesibilitasnya atau keterjangkauannya.

“Tahun sekarang menurut saya sangat tidak baik. Bahkan di TPS lain, tidak memerhatikan medan di TPS,” kata Imam. Imam juga berharap siapapun pemimpin terpilih harus lebih peka dan perhatian serta merangkul dan mendengarkan aspirasi difabel.

Senada dengan Imam, Indra juga mendorong agar penyandang difabel lainya tidak malu dan tidak takut bertanya apabila menemui kesulitan saat hendak menyalurkan hak suaranya sehingga petugas KPPS memahami bagaimana membantu dan menghadapi DPT difabel.

“Mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa mewakili aspirasi teman-teman difabel karena sudah waktunya Indonesia bisa ramah terhadap difabel, bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan undang-undang nomor 8 tentang difabel,” harap Indra.