Harapan Pemilih Difabel Gunakan Hak Pilih di Pemilu Tanpa Diskriminasi

Imam Syafi’i, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cirebon Raya kepada Kompas.com mengatakan jika sosialisasi pemilu 2019 untuk difabel sangat minim. Dia mengaku sempat mengikuti sosialisasi yang digelar KPU di SLB Sindang Laut. Namun meski pesertanya difabel, materi yang disampaikan KPU justru sangat umum. KPU tidak menjelaskan tentang templat braille, atau cara memilih. Selain itu tidak ada simulasi pencoblosan bagi kategori difabel.

“Saya sekarang ngajar di SLB. Sempat diadakan sosiasliasi, tapi tidak sampai pada tahap simulasi. Itupun secara umum secara global, sifatnya tidak mengkhususkan untuk SLB (difabel). Menurut saya, sosiasliasi di SLB ini, kurang pas atau nggak tepat,” ungkap Imam.

Baca juga: Syukuran Kemenangan Jokowi-Maruf, Komunitas Difabel Solo Raya Tumpengan

Dia kemudian membandingkan upaya KPU Kabupaten Cirebon untuk melayani difabel saat Pemilihan Bupati dan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Ketika itu, KPU bekerjasama dengan ITMI memberikan sosialisasi sekaligus simulasi untuk difabel bagaimana caranya menyalurkan hak pilihnya.

Berbeda dengan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019, Imam mengaku tidak mendapatkan simulasi khusus difabel.

Indra Rukmana, Bidang Keorganisasian ITMI Cirebon Raya juga menyampaikan hal sama. Saat ditemui Kompas.com di Yayasan Beringin Bhakti dua hari jelang pencoblosan, (15/4/2019), Indra menyebut sosialisasi KPU untuk difabel tidak tepat. KPU hanya menjelaskan materi pengenalan jenis surat suara, tata cara pindah memilih, tapi tidak mekanisme pencoblosan khusus difabel.

Baca juga: Difabel Mandiri lewat Festival Vokasi Teman Disabilitas

Pemuda yang sedang menyelesaikan Pendidikan Luar Biasa di Uninus Bandung ini tidak mendapatkan informasi lengkap tentang templat braille dari KPU, maupun dari  relawan demokrasi (relasi) basis difabel. Mereka bahkan mendapatkan informasi dari jaringan organisasi luar Cirebon jika saat pencoblosan, difabel mengandalkan pendamping. Beruntung apabila pendamping berasal dari keluarga, namun bila berasal dari pihak lain dapat mengurangi asas kerahasiaan.

“Jadi kita tenang, nyaman. Kalau ada template enak. Kalau sekedar pendamping, kita ga yakin, ketika kita milih calon dari partai A, ternyata diarahkannya di partai lain. Berarti itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Itu yang dikhawatirkan tunanetra,” jelas Indra.

Gerak Relawan Demokrasi Yang Terbatas

KPU Kabupaten Cirebon berupaya memperluas daya sosialisasi dengan berbagai program, salah satunya membentuk Relawan Demokrasi (relasi). Januari 2015, mereka meresmikan 80 orang untuk membantu sosialisasi pada 11 segmen: keluarga, perempuan, difabel, berkebutuhan khusus, marjinal, komunitas, keagamaan, netizen, muda, pemula, dan lainnya.

Tiga orang yang diangkat menjadi relasi basis difabel adalah Rudianto (36) dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, Zahoni dari Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC), dan Husin dari Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL) Cirebon.

Baca juga: 1.014 Pemilih Difabel di Pamakesan Tidak Perlu Antri Saat Nyoblos

Rudianto mengakui sosialisasi kepada difabel sangat terbata karena jumlah relasi yang dibentuk KPU untuk difabel sangat minim yaitu hanya tiga orang. Sementara jumlah difabel di Cirebon lebih dari 5000 orang yang tersebar di 40 kecamatan.

“Saya dan temen-temen relasi memang sangat kurang untuk mensosialisasikan tentang kepemiluan. Yang menjadi kendala saya adalah jauh (jangkauan), dan alat sosialisasinya hanya untuk difabel yang bisa melihat. Untuk difabel netra tidak. Alat simulasi yang saya terima umum, tidak ada yang disebut tamplat,” kata Rudi Senin (15/1/2019).

Pria yang pernah meraih emas pada even Asian Para Games Myanmar 2014 ini mengaku sudah dua kali membuat laporan evaluasi kepada KPU periode Februari dan Maret. Isinya adalah permohonan penambahan relasi untuk basis difabel.