Mengaku Sakit, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Minta Pindah Tahanan

Kompas.com - 20/03/2019, 15:08 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa telah menerima yang suap hingga Rp 4,8 miliar dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019). KOMPAS.com/NAZAR NURDINWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa telah menerima yang suap hingga Rp 4,8 miliar dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019).

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dalam membantu kepengurusan dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Purbalingga dan Kebumen, Jawa Tengah, sebesar Rp 4,8 miliar.

Politisi PAN berusia 51 tahun ini tidak keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia justru keberatan karena ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah.

"Ke panasihat hukum saja," kata Taufik sesuai bersidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019).

Di dalam sidang, Taufik melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan permohonan pindah tahanan dari Rutan Polda Jawa Tengah ke Lapas Kedungpane Semarang.

Baca juga: Ketua PAN Jawa Tengah Disebut dalam Kasus Suap Taufik Kurniawan

Salah satu alasannya karena terdakwa sedang sakit.

"Sakit, ada beberapa penyakit, perlu perawatan intensif," timpal Deni Bakri, pengacara Taufik, sesuai sidang.

Atas permohonan ini, jaksa KPK keberatan. Jaksa Eva Yustisiana menilai, pemindahan tidak diperlukan karena rutan polda dekat dengan akses untuk berobat.

"Berobat juga jelas bisa di RS Polri dan RS Tlogorejo," kata Eva keberatan.

Majelis hakim yang diketuai hakim Antonius Widjantono belum akan mengambil sikap atas permintaan pemindahan ini. Pertimbangan dari para pihak akan dijadikan landasan dalam putusan nantinya.

"Akan dipertimbangkan kemudian. Tidak bisa sekarang ini," tandasnya.

Taufik sendiri dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Didakwa Terima Suap Rp 4,8 Miliar

Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang yang sama.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

Regional
Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Regional
Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Regional
Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Regional
Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Regional
Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X