Gugatan Walhi Sumut Ditolak, Pembangunan PLTA Batangtoru Dilanjutkan

Kompas.com - 05/03/2019, 07:59 WIB
Vice President Communications and Social Affairs PT NSHE Firman Taufick mengapresiasi putusan hakim PTUN Medan yang menolak seluruh gugatan Walhi Sumut terhadap PLTA Batangtoru, Senin (4/3/2019) KOMPAS.com / MEI LEANDHAVice President Communications and Social Affairs PT NSHE Firman Taufick mengapresiasi putusan hakim PTUN Medan yang menolak seluruh gugatan Walhi Sumut terhadap PLTA Batangtoru, Senin (4/3/2019)


MEDAN, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang diketuai Jimmy Claus Pardede memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Sumatera Utara.

Menurut hakim, keputusan ini sudah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi di persidangan.

"Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima dan menolak gugatan penggugat seluruhnya, serta menghukum penggugat membayar biaya perkara," ucap Jimmy sambil mengetuk palu, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Stop Izin Tambang di Hutan Batang Toru


Vice President Communications and Social Affairs PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Firman Taufick mengapresiasi putusan hakim tersebut.

Pihaknya akan melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru karena proyek ini adalah proyek esensial yang sangat dibutuhkan.

"Baik Sumatera Utara, Indonesia, barangkali lebih dari itu juga dunia. Kenapa? Karena ini adalah salah satu PLTA dengan kapasitas cukup besar yaitu 510 megawatt," kata Firman dalam konfrensi pers di Medan, Senin siang.

Dia bilang, selama hampir empat bulan mengikuti proses persidangan, pihaknya banyak menerima masukan dari para penggiat lingkungan dan PT NSHE terbuka untuk bersama-sama membuat program mitigasi.

PLTA Batangtoru, menurutnya, sudah melaksanakan kajian rekomendasi Environmental and Social Impact Assesment (ESIA). Ini yang membuat PLTA Batangtoru pertama di Indonesia yang melaksanakan Equatorial Principle.

"Alhamdulillah, semua prosedur yang kami lakukan dalam konteks untuk mendapatkan izin AMDAL sudah benar, sudah kita lalui," ucap Firman.

Disinggung bahwa Walhi Sumut akan melakukan banding dan menghadirkan bukti-bukti baru, Firman mengatakan, proses banding adalah hal yang wajar dalam proses hukum.

Namun, dirinya mengingatkan bahwa lembaga yang berhadapan dengan penggugat bukan PT NSHE.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X