Pengamat: Jika Wali Kota Menolak, Gubernur Bisa Lantik Sekda Kota Bandung

Kompas.com - 22/11/2018, 23:28 WIB
Benny Bachtiar KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Benny Bachtiar

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Reformasi Birokrasi Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan, penolakan Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung adalah kasus yang terbilang langka.

"Saya khawatir bila kemudian Gubernur Jabar akan mengambil langkah drastis, melantik Sekda yang telah dipilih dan disetujui Mendagri. Karena sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat, ia punya hak untuk itu," kata Yogi saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (22/11/2018).

Yogi menjelaskan, dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 235, disebutkan, jika kepala daerah menolak melantik perangkat daerah hasil seleksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang mengangkat dan atau melantik perangkat daerah itu.

Artinya, menurut Yogi, secara konstitusional Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berhak melantik Benny Bachtiar ketika wali kota Bandung tak bersedia melantik yang bersangkutan.


"Tapi kurang elok bila ini sampai terjadi. Wali kota jadi contoh kurang baik dalam tata laksana kepemerintahan daerah, ditambah lagi, dengan ucapan yang dikeluarkannya yang bersifat menantang, menjadi preseden buruk bagi wali kota di mata publik, dalam hal ini masyarakat Kota Bandung," ucapnya.

Baca juga: Drama Sekda Kota Bandung...

Terlebih lagi, lanjut Yogi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa karena proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Bandung telah selesai dilaksanakan, telah terpenuhilah Pasal 10 Perpres No. 3/2016 tentang sekda definitif. Sehingga, tak perlu lagi dilakukan pengangkatan pelaksana harian (Plh) dan penjabat (Pj) Sekda Kota Bandung.

"Rekomendasi Kemendagri sudah turun, surat KASN sudah disampaikan, lalu gubernur juga sudah memerintahkan pelantikan. Jadi harus menunggu apa lagi? Padahal begitu banyak tugas-tugas pemerintahan yang jadi terhambat akibat belum adanya sekda definitif," ungkapnya.

Yogi mengakui, Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang punya kewenangan untuk melantik sekda, sekaligus sebagai user atau pengguna. Namun hal tersebut menurut dia tidak boleh bertabrakan dengan kewenangan gubernur dan pemerintahan pusat.

"Birokrasi itu bersifat hierarkis. Wali kota harus fatsun terhadap keputusan dari atasnya. Namun, dibuka juga peluang evaluasi. Sehingga jika dalam perjalanan tugas sekda ditemukan hal yang tak pantas, wali kota berhak usulkan penggantian," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Oded M Danial menolak melantik Benny Bachtiar sebagai sekretaris daerah (sekda). Ia memilih kembali memperpanjang masa tugas Ema Sumarna sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Bandung pada Sabtu (17/11/2018).

Oded menjelaskan, status Ema sebagai Plh diperpanjang kembali selama 15 hari lantaran dirinya belum mau melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung. Padahal, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah meminta Oded segera melantik Benny sebagai Sekda Kota Bandung karena telah dinyatakan lulus lelang jabatan pada masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X