Pengamat: Jika Wali Kota Menolak, Gubernur Bisa Lantik Sekda Kota Bandung

Kompas.com - 22/11/2018, 23:28 WIB
Benny Bachtiar KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Benny Bachtiar

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Reformasi Birokrasi Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan, penolakan Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung adalah kasus yang terbilang langka.

"Saya khawatir bila kemudian Gubernur Jabar akan mengambil langkah drastis, melantik Sekda yang telah dipilih dan disetujui Mendagri. Karena sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat, ia punya hak untuk itu," kata Yogi saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (22/11/2018).

Yogi menjelaskan, dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 235, disebutkan, jika kepala daerah menolak melantik perangkat daerah hasil seleksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang mengangkat dan atau melantik perangkat daerah itu.

Artinya, menurut Yogi, secara konstitusional Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berhak melantik Benny Bachtiar ketika wali kota Bandung tak bersedia melantik yang bersangkutan.

"Tapi kurang elok bila ini sampai terjadi. Wali kota jadi contoh kurang baik dalam tata laksana kepemerintahan daerah, ditambah lagi, dengan ucapan yang dikeluarkannya yang bersifat menantang, menjadi preseden buruk bagi wali kota di mata publik, dalam hal ini masyarakat Kota Bandung," ucapnya.

Baca juga: Drama Sekda Kota Bandung...

Terlebih lagi, lanjut Yogi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa karena proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Bandung telah selesai dilaksanakan, telah terpenuhilah Pasal 10 Perpres No. 3/2016 tentang sekda definitif. Sehingga, tak perlu lagi dilakukan pengangkatan pelaksana harian (Plh) dan penjabat (Pj) Sekda Kota Bandung.

"Rekomendasi Kemendagri sudah turun, surat KASN sudah disampaikan, lalu gubernur juga sudah memerintahkan pelantikan. Jadi harus menunggu apa lagi? Padahal begitu banyak tugas-tugas pemerintahan yang jadi terhambat akibat belum adanya sekda definitif," ungkapnya.

Yogi mengakui, Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang punya kewenangan untuk melantik sekda, sekaligus sebagai user atau pengguna. Namun hal tersebut menurut dia tidak boleh bertabrakan dengan kewenangan gubernur dan pemerintahan pusat.

"Birokrasi itu bersifat hierarkis. Wali kota harus fatsun terhadap keputusan dari atasnya. Namun, dibuka juga peluang evaluasi. Sehingga jika dalam perjalanan tugas sekda ditemukan hal yang tak pantas, wali kota berhak usulkan penggantian," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Oded M Danial menolak melantik Benny Bachtiar sebagai sekretaris daerah (sekda). Ia memilih kembali memperpanjang masa tugas Ema Sumarna sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Bandung pada Sabtu (17/11/2018).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat dengan Tangan Terikat Ditemukan di TPA Punggur Batam

Mayat dengan Tangan Terikat Ditemukan di TPA Punggur Batam

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, Ini Kata Gugus Tugas

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, Ini Kata Gugus Tugas

Regional
Hidup Berdampingan dengan Bencana di Lereng Gunung Merapi

Hidup Berdampingan dengan Bencana di Lereng Gunung Merapi

Regional
Terjadi Kepadatan di Tol Japek, Contra Flow Mulai dari Kilometer 47 sampai 61

Terjadi Kepadatan di Tol Japek, Contra Flow Mulai dari Kilometer 47 sampai 61

Regional
Curi Relief di Makam Tionghoa dan Dijual Rp 400.000 Per Potong, 4 Warga Kediri Ditangkap Polisi

Curi Relief di Makam Tionghoa dan Dijual Rp 400.000 Per Potong, 4 Warga Kediri Ditangkap Polisi

Regional
AWK, Anggota DPD Didemo karena Dianggap Lecehkan Kepercayaan Warga Bali

AWK, Anggota DPD Didemo karena Dianggap Lecehkan Kepercayaan Warga Bali

Regional
Ini Penampakan RS Karantina Covid-19 yang Sedang Dibangun di Bangka

Ini Penampakan RS Karantina Covid-19 yang Sedang Dibangun di Bangka

Regional
Langgar Aturan Kampanye, Ribuan Spanduk dan Baliho di Kabupaten Semarang Dicopot

Langgar Aturan Kampanye, Ribuan Spanduk dan Baliho di Kabupaten Semarang Dicopot

Regional
Perampok Bersenjata Ini Gunakan Emas Hasil Rampasan untuk Investasi

Perampok Bersenjata Ini Gunakan Emas Hasil Rampasan untuk Investasi

Regional
Sandiaga Uno dan Khofifah Digadang-gadang Jadi Ketum PPP, Waketum: Ikhtiar Membesarkan Partai

Sandiaga Uno dan Khofifah Digadang-gadang Jadi Ketum PPP, Waketum: Ikhtiar Membesarkan Partai

Regional
Merasa Dikucilkan Saat Dinyatakan Positif Covid-19, Seorang Ibu Gugat RS dan Gugus Tugas, Ini Ceritanya

Merasa Dikucilkan Saat Dinyatakan Positif Covid-19, Seorang Ibu Gugat RS dan Gugus Tugas, Ini Ceritanya

Regional
2 Kantor Polisi di Buton Utara Dirusak Sekelompok Orang, Seorang Polisi Terluka

2 Kantor Polisi di Buton Utara Dirusak Sekelompok Orang, Seorang Polisi Terluka

Regional
Pemerintah Pusat Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Wali Kota Solo Berharap Tak Ada PHK Karyawan

Pemerintah Pusat Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Wali Kota Solo Berharap Tak Ada PHK Karyawan

Regional
Anggotanya Intimidasi Personel Band, Dansat Brimob Polda DIY Minta Maaf

Anggotanya Intimidasi Personel Band, Dansat Brimob Polda DIY Minta Maaf

Regional
BPBD Sebut Ada 21 Kecamatan di Luwu Berpotensi Banjir

BPBD Sebut Ada 21 Kecamatan di Luwu Berpotensi Banjir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X